KPK Susun Surat Dakwaan Novanto

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 05 Dec 2017 16:32 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
KPK Susun Surat Dakwaan Novanto
Ketua KPK Agus Rahardjo. ANT/ Yudhi Mahatma.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan berkas penyidikan Ketua DPR RI Setya Novanto telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Saat ini, jaksa penuntut masih menyusun surat dakwaan tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el tersebut.
 
"Masih dikerjakan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi Medcom.id, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.
 
Selain menyusun surat dakwaan, Agus mengatakan, tim Biro Hukum KPK juga mempersiapkan semua jawaban dan bukti-bukti untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan Novanto. "Dua-duanya kita siapkan dengan baik, praperadilan dan penyelesaian berkas," ujar Agus.
 
Agus menjawab diplomatis saat disinggung apakah berkas Novanto akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor sebelum sidang praperadilan Novanto digelar. "Belum tentu, masih dimonitor progresnya," pungkas Agus.
 
KPK melimpahkan berkas penyidikan Ketua DPR Setya Novanto ke tahap II atau penuntutan sejak pekan lalu. Kini, jaksa penuntut memiliki waktu 14 hari dari pelimpahan berkas untuk menyelesaikan surat dakwaan tersebut.

Baca: KPK Limpahkan Berkas Novanto ke Tahap Penuntutan

Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el untuk kedua kalinya. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.
 
Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.
 
Tak hanya itu, Novanto dan Andi Narogong juga diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp574,2 miliar.
 
Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(FZN)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA