KPK Masih Kaji Keseriusan Novanto Jadi Juctice Collaborator

Arga sumantri    •    Jumat, 12 Jan 2018 01:08 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
KPK Masih Kaji Keseriusan Novanto Jadi <i>Juctice Collaborator</i>
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. MI/Rommy Pudjianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memutuskan nasib permohonan juctice collaborator Setya Novanto (SN). KPK masih mengkaji keseriusan Novanto membongkar megakorupsi yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

"Tentu kita harus lihat dulu siapa saja pihak-pihak yang akan dibeberkan oleh SN, juga apa SN konsisten terbuka atas perbuatannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2018.

Febri menegaskan, surat permohonan juctice collaborator Novanto sudah diterima penyidik. Permohonan itu masih dipelajari lembaga anti-rasuah. 

Pada kasus megakorupsi KTP-elektronik, Novanto terancam hukuman berat. Sebab, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu didakwa melanggar dua pasal sekaligus. 

Jaksa mendakwa politikus Golkar itu dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada dakwaan alternatif, jaksa juga menyangka mantan Ketua DPR itu dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Pasal 2 dan Pasal 3 ini ancaman hukumannya seumur hidup, cukup tinggi saya kira," ungkap Febri.

Menurut Febri, memang ada dampak hukum yang cukup signifikan bagi seseorang yang diterima KPK menjadi juctice collaborator. Secara umum, konsep norma hukum seorang juctice collaborator yakni berkurangnya ancaman hukuman.

"Contohnya Andi Agustinus, yang akhirnya dituntut delapan tahun penjara," ucap Febri.

Justice collaborator adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui perbuatannya tapi bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Penjelasan justice collaborator itu tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu.


(DRI)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA