Menkes Tunggu IDI Putuskan Nasib Bimanesh

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 12 Jan 2018 17:31 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Menkes Tunggu IDI Putuskan Nasib Bimanesh
Bimanesh Sutarjo saat memenuhi panggilan penyidik KPK - Medcom.id/Juven Martua Sitompul

Jakarta: Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengaku belum bisa mengambil tindakan atas dugaan malaadministrasi yang dilakukan oleh Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo. Ia mengaku masih menunggu keputusan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), organisasi yang menaungi Bimanesh.

"Saya kira pertama ini kan Bimanesh anggota IDI. Jadi mereka dulu yang tentu akan memutuskan. Di situ kan ada majelis kode etik kedokteran," kata Nila di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Januari 2018.

Nila lepas tangan terkait penindakan Bimanesh. Ia berdalih penyelewengan wewenang dokter bukan ranah kementeriannya.

Namun, menurut dia, etika sebagai seorang dokter profesional harus ditegakan.

"Mereka (IDI) tentu harus melihat dari sisi etika yang dilakukan oleh dokter tersebut. Kalau kami ini kan (urusannya) regulasi dan pelayanan kesehatan," imbuh Nila.

Baca: KPK Sita Alat Pembuat Keterangan Visum dari Dokter Bimanesh

Surat Izin Praktik (SIP) dokter dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. Lembaga yang menaungi fasilitas kesehatan itu yakni Kementerian Kesehatan. Nila tetap pada pendirian mengenai pencabutan izin praktik Bimanesh: menunggu putusan IDI. 

"Kita lihat dulu bagaimana keputusan dari organisasi yang menaungi (Bimanesh)," tandas Menkes.

KPK telah menetapkan Bimanesh bersama Kuasa Hukum Setya Novanto, Frederich Yunadi, atas dugaan menghalangi penanganan perkara korupsi KTP elektronik atau KTP-el. Kamis, 11 Januari 2018, lembaga antirasuah itu menggeledah rumah Bimanesh Sutarjo dan mengamankan barang bukti berupa laptop dan stempel. Alat itu diduga terkait kebutuhan pembuatan hasil medis milik tersangka. 

"Disita laptop dan stempel terkait kebutuhan pembuatan visum," ucap juru bicara KPK Febri Diyansah.

Penggeledahan merupakan tindak lanjut dari penanganan perkara tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara KTP-el dengan tersangka Setya Novanto. Bimanesh telah ditetapkan sebagai tersangka. 

KPK melalui Ditjen Imigrasi juga mencegah Bimanesh bepergian ke luar negeri per 8 Desember 2017. Pencegahan juga dilakukan untuk Fredrich Yunadi. KPK juga mencegah ajudan Novanto, AKP Reza Pahlevi, M Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah.




(AZF)

Sidang Perdana Praperadilan Fredrich Yunadi Digelar 12 Februari

Sidang Perdana Praperadilan Fredrich Yunadi Digelar 12 Februari

7 hours Ago

Pengadilan Jakarta Selatan sudah menetapkan jadwal sidang perdana praperadilan mantan kuasa huk…

BERITA LAINNYA