Pengusaha Merasa Jadi Korban Pertikaian Pemerintah soal Reklamasi Jakarta

Intan fauzi    •    Kamis, 18 May 2017 01:26 WIB
reklamasi
Pengusaha Merasa Jadi Korban Pertikaian Pemerintah soal Reklamasi Jakarta
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. MI/SUSANTO.

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana menyesalkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus bertikai soal reklamasi pantai utara Jakarta. Apalagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, akan menghentikan reklamasi.

Dalam hal ini, ia mengatakan, pengusaha merasa dirugikan. Sebab investasi sudah ditanam jauh-jauh hari di pulau reklamasi. Dari 17 pulau, empat pulau yakni Pulau C, D, G, dan N sudah terbangun.

"Yang jadi korban kan kalangan dunia investasi jadi tidak berkepastian, yang pada waktu itu 5-10 tahun lalu sudah terima Keppresnya," kata Danang dalam diskusi Pas FM di Jalan Timor, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei 2017.

Danang berharap pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan hal itu di luar isu lingkungan dan lainnya. Ia ingin pemerintah konsisten atas kebijakan yang sudah dikeluarkan terkait reklamasi.

Mantan pimpinan Ombudsman itu mengungkapkan, dunia investasi tak dibuat dalam 1-2 minggu. Pengusaha memikirkan masak-masak investasi dalam jangka waktu yang panjang.

"(Pengusaha) berpikir itu 10-50 tahun ke depan, jauh dari masa usia kabinet. Jadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak paralel dengan pertimbangan bisnis dunia usaha. Jadi kalau pemerintah bersitegang, mengacaukan dunia investasi," tegas dia.

Danang menjelaskan, reklamsi tak melulu soal kerugian. Namun, reklamasi juga bisa memberikan keuntungan. Ia meyakinkan, reklamasi mampu menyerap lapangan kerja yang tinggi dan bisa mengurangi kemiskinan melalui dana kontribusi tambahan yang diberikan swasta.

Dia berharap, ke depan eksekutif dan legislatif mengajak serta pengusaha dalam mengeluarkan kebijakan supaya sudut pandang pemerintah semakin luas. "Mari kita lihat unsur-unsur mana yang secara hukum waktu itu belum ada. Ini yang kita ciptakan," tutur dia.

Danang menambahkan, ketika kebijakan yang dilahirkan pemerintah tumbuh menjadi sebuah sengketa, di situ kewibawaan pemerintah jatuh merosot. Hal itu yang ia prihatinkan bersama para pengusaha.

"Itu yang kita bahas terus di lingkaran asosiasi pengusaha kami kasian dengan teman-teman pemerintah. Kalau hal seperti itu didudukan dan kami diajak," ujar Danang.

Ia ingin masyarakat menyadari bahwa swasta juga berjasa dalam membangun negara. Sehingga tak semestinya swasta selalu dimusuhi.

"Karena siapa yang bagun negara? Investasi. Belanja pemerintah trigger pembangunan iya, tapi 80 persen yang membangun negara, kecuali sosialis, itu swasta," tegas dia.


(REN)