KPK Akui Barang Hasil Korupsi Sulit Dilelang

Husen Miftahudin    •    Senin, 11 Sep 2017 19:00 WIB
lelang
KPK Akui Barang Hasil Korupsi Sulit Dilelang
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: MI/ ROMMY PUJIANTO.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi III DPR RI mempertanyakan mekanisme hibah atas barang-barang sitaan yang dilakukan KPK. Pertanyaan itu dilontarkan Mukhamad Misbakhun, anggota bantuan kendali operasi (BKO) untuk Komisi III DPR.

Menjawab hal tersebut, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengakui barang sitaan yang dihibahkan sudah melalui tahap mekanisme pelelangan. Sayangnya, barang-barang sitaan yang dilelang acapkali tak laku meski sudah dijual dengan harga miring.

"Walaupun setiap barang yang sudah inkracht kalau dilelang sangat sedikit yang laku walaupun harganya sudah miring. Ini karena image barang itu," ujar Laode dalam RDP dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 September 2017.

Lebih lanjut Laode menjelaskan, pemanfaatan barang sitaan yang dilakukan dengan mekanisme hibah berdasarkan pada penetapan status penggunaan (PSP) yang didahului dengan penilaian dan pencatatan atas barang sitaan. Kemudian diikuti dengan persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu).

"Oleh karena itu KPK kerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satunya kita hibahkan ke pemerintah," beber dia. 

Adapun barang sitaan KPK yang sudah dihibahkan kepada institusi dan kementerian, di antaranya adalah hibah kendaraan berupa tiga bus dan enam unit pemadam kebakaran kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Bantul, Yogyakarta senilai Rp4,8 miliar.

Ada juga hibah atas alat kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang melalui Pemda Tangerang senilai Rp484,8 juta. Kemudian hibah atas mesin dan peralatan lainnya senilai Rp626 juta kepada Pemda Papua.

"Kemudian hibah tanah dan bangunan kepada Pemda Solo. Kalau ini masih dalam proses persetujuan Menteri Keuangan," kata Koordinator Unit Pelayanan Aset, Benda Sitaan, dan Eksekusi KPK Irene Putrie menjabarkan.
 


(REN)