Bareskrim Polri Selisik Kasus Pembelian Lahan Cengkareng

Lukman Diah Sari    •    Rabu, 05 Oct 2016 19:03 WIB
pembelian lahan cengkareng
Bareskrim Polri Selisik Kasus Pembelian Lahan Cengkareng
Kantor Bareskrim Mabes Polri. Foto: Dok/BBC

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri terus menyelisik kasus pembelian lahan Cengkareng, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI. Bareskrim masih menelusuri proses penerbitan sertifikat lantaran lahan diketahui dikuasai banyak pihak.

"Kita masih berupaya menggambarkan mekanisme proses penerbitan sertifikat. Pihak DKI membeli tanah didasari dengan sertifikat yang ada, makanya kita lagi mendalami arah ke sananya," ujar Kasubdit I Dittipikor Bareskrim Polri Kombes Adi Deriyan Jayamarta, Rabu (5/10/2016).

Adi mengatakan, penyelidikan masih berjalan. Pemeriksaan masih fokus di kalangan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Pemeriksaan dari kalangan pemerintah daerah, kalangan BPN kita ambil keterangannya," ungkapnya.

Sementara itu, pihaknya hingga kini belum mengetahui jumlah kerugian negara akibat pembelian lahan Cengkareng itu. Adi mengatakan, penghitungan kerugian adalah hak prerogatif auditor yang bisa menentukan nilai kerugian.

"Jadi hasil penyelidikan kita data-datanya akan kita sampaikan kepada pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk membantu dalam penghitungan kerugian negara. Saat ini belum muncul kerugian negara yang wajib dikembalikan ke negara," kata dia.

Kasus ini mencuat ketika Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI memberitahukan uang terima kasih sebesar Rp9,6 miliar ke Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Thajaha Purnama. Ahok menyebut uang itu dari pemilik lahan seluas 4,6 hektare yang dibeli Dinas Perumahan sebesar Rp668 miliar: Toeti Noezlar Soekarno.

Ahok meyakini uang itu adalah gratifikasi yang ingin dibagikan pemilik tanah ke salah seorang mantan kepala bidang di Dinas Perumahan. Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji dan Kepala Pembangunan Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta, Sukmana dipecat karena kisruh pembelian tanah.

Ternyata BPK menyebut tanah itu milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta. Dalam laporan BPK, lahan DKPKP tersebut pernah menjadi obyek sengketa dengan PT Sabar Ganda milik DL Sitorus. Namun Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Nomor Putusan 1102/pdt/2011 pada 1 Februari 2012 yang menolak gugatan PT Sabar Ganda terhadap lahan DKPKP.

Akibat kejadian itu, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI terancam merugi Rp668 miliar. Gubernur Ahok telah melaporkan kasus ini ke KPK. Bareskrim Polri dan BPK sudah mendatangi kantor Kelurahan Cengkareng. Petugas juga meminta beberapa dokumen yang dianggap berhubungan dengan kepemilikan tanah yang kini diklaim sejumlah pihak itu.


(MBM)