Edy Nasution Minta Hakim Kembalikan Uang, Mobil hingga Iphone

Renatha Swasty    •    Kamis, 01 Dec 2016 01:16 WIB
suap di ma
Edy Nasution Minta Hakim Kembalikan Uang, Mobil hingga Iphone
Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution. Foto: MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitera Sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution meminta Hakim supaya mengembalikan sejumlah harta yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menyebut, uang yang disita tidak terkait perkara korupsi yang menyeretnya.

"Uang USD500 yang ada dalam dompet, SGD1800 yang ada dalam dompet, USD30ribu dan SGD9000 mohon dikembalikan," kata Edy saat membacakan pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Edy juga meminta hakim supaya mengembalikan mobil Honda CRV miliknya, dua paspor yakni paspor dinas dan paspor pribadi serta ponsel merek Iphone dan Nokia e90.

Permintaan itu kata dia lantaran ia adalah kepala keluarga yang harus menghidupi banyak orang. Dia masih memiliki seorang anak yang masih kuliah, begitupula ayahnya yang sakit menjadi tanggunganya.

"Semoga yang mulia mengabulkan permohonan saya karena uang dan barang itu saya peroleh dari kerja saya dan merupakan uang tabungan saya sendiri," ujar Edy.

Tak cuma minta pengembalian uang, Edy juga meminta supaya hakim memberikan hukuman yang ringan. Dia mengaku tak pernah menerima uang dari Lippo Group supaya perkara anak usaha Lippo lancar.

"Hadiah USD50,000 adalah ucapan terima kasih setelah berkas saya krim ke MA. Bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya. Saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan ini. Mohon kepada majelis menghukum saya seringan-ringannya.

Edy dituntut delapan tahun penjara denda Rp300 juta subsider lima bulan kurungan. Edy dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi dari Lippo Group terkait sejumlah perkara yang ia tangani.

Tercatat, Edy menerima suap Rp1,5 miliar, Rp100 juta, USD50,000 serta Rp50 juta terkait oengurusan perkara anak usaha Lippo Group di PN Jakarta Pusat.

Bahwa selain menerima suap, Edy juga menerima gratifikasi sejumlah Rp10,350 juta, USD70,000 di mana USD50,000 diakui untuk pengurusan anak usaha Lippo Group sedang USD20,000 tidak diakui, serta SGD9,852. Uang ditemukan saat penyidik menggeledah ruang kerja Edy.

"Uang yang disita di ruang kerja dan dompet terdakwa ternyata tidak didukung satu alat bukti pun yang dapat diterima secara hukum meyakini bahwa uang tersebut adalah benar milik terdakwa yang tidak sah terlebih uang diakui diperoleh dari pengurusan gugatan, memori kasasi, gugatan perceraian dari pihak yang berperkara di PN Pusat," tambah ujar Jaksa Tito Jaelani saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

Edy dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.


(ALB)

Ahok Tegaskan tak Pernah Umbar Janji saat Kampanye

Ahok Tegaskan tak Pernah Umbar Janji saat Kampanye

28 minutes Ago

Dia menegaskan hanya menyampaikan kinerjanya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta defenit…

BERITA LAINNYA