Bonus OTT KPK dari Sopir Angkot Cianjur

Juven Martua Sitompul    •    Jumat, 14 Dec 2018 15:34 WIB
OTT KPK
Bonus OTT  KPK dari Sopir Angkot Cianjur
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Sopir angkot di Cianjur, Jawa Barat, memberi bonus atas keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Mereka menggratiskan ongkos angkutan umum  tersebut.

Fakta itu didapat dari cuitan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif melalui akun Twitter @LaodeMSyarif, Jumat, 14 Desember 2018. Laode mengunggah foto angkutan umum yang di bagian pintunya ditempeli tulisan 'Naik Angkot Gratis Hari Ini #Bonus OTT KPK'.

"APRESIASI SUPIR KENDARAAN UMUM CIANJUR seperti ini yang MEMBUAT @KPK_RI selalu bekerja keras memburu koruptor karena RAKYAT SUDAH SANGAT TERTINDAS OLEH PERILAKU POLITISI/PEJABAT KORUP."

Baca: KPK Tahan Bupati Cianjur



Syarif juga meminta anggota DPR, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung KPK membersihkan praktik rasuah di Tanah Air. Laode bahkan menandai akun Jokowi, Jusuf Kalla, dan DPR dalam cuitannya.

"MOHON DUKUNGAN Wakil Rakyat @DPR_RI Presiden @jokowi dan WAPRES @wapres_ri bapak @Pak_JK."

KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi; Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin; dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady, juga menjadi tersangka kasus tersebut.

Baca: Bupati Cianjur Minta Maaf

Irvan diduga memotong 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar DAK Pendidikan. Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur Rudiansyah dan Bendahara MKKS Taufik Setiawan diduga menagih fee kepada 140 kepala sekolah yang telah menerima alokasi dana tersebut.

Keempat tersangka dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


(OJE)