La Nyalla Dituntut 6 Tahun Penjara

Renatha Swasty    •    Rabu, 30 Nov 2016 14:43 WIB
kasus la nyalla mattalitti
La Nyalla Dituntut 6 Tahun Penjara
La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto: MI/SUsanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menuntut eks Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti enam tahun penjara denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. La Nyalla dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
 
"Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana penjara pada La Nyalla, berupa kurungan penjara enam tahun denda Rp500 juta subsider enam bulan ," kata Jaksa Didik Farkhan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
 
La Nyalla dinlai terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.
 
Dalam analisa yuridisnya, Jaksa Didik menyebut sejak 2011-2014 Kadin Jatim telah menerima dana hibah sebesar Rp13 miliar pada 2011, pada 2012 sebesar Rp10 miliar, pada 2013 sebesar Rp15 miliar dan pada 2014 sebesar Rp10 miliar.
 
"Dana hibah 2011-2014 telah dicairkan semuanya ditandatangani La Nyalla Mattalitti bersama-sama Diar Kusuma Putra selaku Wakil Ketua Umum Bidang Akselerasi Perdagangan Antar Pulau," kata Jaksa Didik.
 
Bahwa dalam penggunaan dana hibah Kadin Jatim seharusnya digunakan sesuai propsal atau Rencana Anggaran Biaya yang diajukan. Namun dari fakta-fakta persidangan diketahui dana hibah digunakan tidak sesuai peruntukan.
 
Pada 2011, sebanyak Rp9,3 miliar dana hibah tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh La Nyalla bersama-sama Diar Kusuma Putra dan Nelson sembiring selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur. Jaksa Didik melanjutkan, pada 2012 dana hibah juga dipakai tidak sesuai peruntukannya.
 
Dari fakta persidangan, Diar dan Edi diperintahkan La Nyalla buat mengambil duit Rp2 miliar dari dana hibah. Rupanya uang dipakai untuk kepentingan terdakwa.
 
"Yaitu dengan cara Diar mentransfer ke rekening terdakwa Rp900juta di bank Mandiri, dan Rp400juta ke rekening terdakwa di bank Citibank," beber Jaksa Didik.
 
Selain itu, terdakwa kata Jaksa Didik juga menggunakan dana hibah Kadin Jatim sejumlah Rp5.359.479.150 miliar buat membeli Initial Public Offering (IPO) di Bank Jatim atas nama terdakwa. Pembelian IPO lewat penyelia Bank Jatim Sri Bondan. La Nyalla sempat menjual IPO nya dan menghasilkan keuntungan Rp1.105.577.500
 
Meski dalam persidangan, La Nyalla mengaku kalau ia tidak tahu pembelian IPO menggunakan dana hibah tapi bersedia mengembalikan dan ditulis sebagai hutan. Tapi hal itu kata Jaksa bertentangan dengan keterangan saksi.
 
"Diketahui tidak ada dana pribadi yang disimpan Diar untuk dibelikan IPO. Keterangan tersebut juga bertentangan dengan keterangan Diar dan Edi yang mengaku sudah memberitahu soal pembelian IPO dan La Nyalla berminta membeli IPO senilai Rp20 miliar namun hanya mendapat jatah Rp5,3 mikiar," beber Jaksa Didik.
 
Bahkan untuk menutupi itu, La Nyalla membuat surat hutang dan pengembalian pinjaman. Tetapi, dari surat yang dibuat, seluruh ya diketahui menggunakan materai tahun 2015 bukan saat pembelian terjadi tahun 2012.
 
"Bahwa surat pengakuan jutang dan pengembalian hutang adalah fakta yang tidak pernah terjadi. Bukti pengembalian hutang baru dibuat saat ada pemeriksaan dan penyidikan oleh Kejati Jatim sekitar Februari 2015," beber Jaksa Didik.
 
Selanjutnya, pada 2013 dan 2014 penggunaan dana hibah Jatim juga tidak sesuai peruntukan. Pada 2013 tercatat Rp8,5 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan sementara pada R2014 sejumlah Rp5,3 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 
Jaksa Didik menambahkan agar seolah-olah dana hibah 2011-2014 telah dilaksanakan sesuai RAB, Diar dan Nelson meminta Heru Susanto staf di Pemprov Jatim untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Pembuatan LPJP dengan cara merekayasa data pendukung LPJP.
 
"Terdakwa berusaha menutupi dan membela diri dengan membuat pendelegasian pada Diar dan Nelson dengan cara menandatangani pendelegasian penggunaan dana hibah tiap tahun sejak 2011-2014. Dari fakta persidangan surat keputusan pendelegasian baru dibuat tahun 2015," tambah Jaksa Didik.
 
Perbuatan terdakwa, diyakini Jaksa telah membuat kerugian negara sejumlah Rp27.760.133.719. Selain hukuman badan, La Nyalla juga diharuskan membayar uang pengganti Rp1.105.577.500 sebulan setelah dinyatakan hukuman berkekuatan hukum tetap.
 
Bila dalam sebulan tidak membayar maka harta bendanya akan disita. Bila tidak mencukupi maka diganti pidana penjara 3,5 tahun.
 
Adapun, La Nyalla diberatkan karena perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, melarikan diri ke Singapura yang pada akhirnya dideportasi dan saat diperiksa di tingkat penyidikan tidak menjawab pertanyaan dan tidak mau menandatangani BAP. Sementara diringankan karena belum pernah dihukum.
 
Terkait tunutan Jaksa, La Nyalla bakal mengajukan nota pembelaan atau pledoi. "Saya ajukan sendiri, penasihat hukum saya sendiri," ujar La Nyalla.



(FZN)