Bupati Subang Diduga Terima Suap Proyek Lain

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 07 Mar 2018 23:06 WIB
OTT Bupati Subang
Bupati Subang Diduga Terima Suap Proyek Lain
Plt Bupati Subang Imas Aryumningsih berjalan keluar seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/3). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik dugaan adanya pemberian atau suap di luar perizinan pabrik-pabrik di Pemkab Subang. Disinyalir Bupati Subang Imas Aryumningsih (IA) menerima aliran suap dari sejumlah proyek lain di lingkungan Pemkab Subang.

Untuk menemukan titik terang dari dugaan itu, hari ini penyidik memeriksa 14 orang. Mereka yakni para tersangka dan saksi-saksi dari unsur PNS Subang serta pihak swasta.

"Mendalami kemungkinan adanya pemberian-pemberian lainnya. Pemeriksaan saksi PNS dan swasta dilakukan di kantor Polres Subang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018.

Selain mengusut dugaan adanya penerimaan suap lain, menurut Febri, penyidik juga masih terus mendalami permohonan izin prinsip dari pihak swasta yang diajukan kepada Pemkab Subang di bawah kepemimpinan Imas.

"Mendalami pengetahuan para saksi terkait proses permohonan izin prinsip yang diajukan kepada Pemkab Subang khususnya pada periode Bupati Subang IA," pungkas Febri.

(Baca juga: Bupati Imas Bantah Terima Duit)

KPK baru menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan perizinan pabrik-pabrik di lingkungan Pemkab Subang. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Bupati Subang Imas Aryumningsih, Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang, Miftahudin selaku pihak swasta, dan Data seorang karyawan swasta.

Dalam kasus ini, Imas, Data, dan Asep Santika diduga menerima uang suap ‎dari dua perusahaan yakni PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 Miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip guna membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang itu diberikan dalam beberapa tahapan oleh seorang pihak swasta yakni Miftahudin. Namun, dugaan komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.

Atas perbuatannya, Miftahhufin selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Imas, Data, dan Asep selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(HUS)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

22 hours Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA