Pemeriksaan Menhub Dijadwal Ulang

Damar Iradat    •    Jumat, 13 Oct 2017 19:01 WIB
ott di kemenhub
Pemeriksaan Menhub Dijadwal Ulang
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Foto: Antara/Risky Andrianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menyeret salah satu bekas anak buahnya, Antonius Tonny Budiono.
 
Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, Budi tak dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena sedang di Singapura. Namun, Budi mengirim surat ke KPK minta dijadwal ulang.
 
"Yang bersangkutan, Menteri Budi Karya mengirim surat meminta penjadwalan ulang pada tanggal 18 Oktober 2017," kata Yuyuk di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 13 Oktober 2017.

Baca: KPK Telusuri Aliran Suap Dirjen Kemenhub

Budi diperiksa saksi untuk tersangka Adiputra Kurniawan, Komisaris PT Adhiguna Keruktama. Adiputra diketahui tertangkap tangan setelah menyerahkan uang kepada Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono. Suap diduga berkaitan dengan perizinan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah.
 
Dalam perkara itu, penyidik menyita barang bukti dengan nilai Rp20,074 miliar. KPK menyebut suap terhadap Tonny menggunakan modus baru.
 
Uang diberikan melalui pembukaan rekening oleh Adiputra menggunakan nama fiktif. Kemudian, kartu ATM diserahkan kepada Antonius. Pihak pemberi selanjutnya menyetorkan uang ke rekening itu secara bertahap.
 
KPK menyita sejumlah uang dan kartu ATM. Rinciannya, 4 kartu ATM dari tiga bank yang berada dalam penguasaan Adiputra, 33 tas ransel hitam berisi uang tunai Rp18,9 miliar yang terdiri atas pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, poundsterling, euro, dan ringgit Malaysia di mes Antonius, Jalan Gunung Sahari, Jakarta.

Baca: Dirjen Hubla Mengakui Kerap Didatangi Pengusaha   

Tonny selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Adiputra sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(FZN)

Novanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Novanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

22 minutes Ago

Agenda sidang perdana ialah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum pada KPK.
 

BERITA LAINNYA