AMPG Desak Polri Tindak Lanjuti Laporan Terhadap Dua Pimpinan KPK

Faisal Abdalla    •    Senin, 13 Nov 2017 13:46 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
AMPG Desak Polri Tindak Lanjuti Laporan Terhadap Dua Pimpinan KPK
Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) - MI/Adam Dwi

Jakarta: Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) bersama sejumlah organisasi kepemudaan partai Golkar mendatangi Mabes Polri. Mereka meminta kepolisian tetap menindaklanjuti laporan terhadap dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. 

"Tujuan kami datang ke Mabes Polri adalah untuk memastikan Polri konsisten dan terus melakukan proses hukum terhadap adanya SPDP dua pimpinanan dan komisioner KPK," ujar Ketua Harian Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Mustafa M Radja di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin 13 November 2017. 

Mustafa juga meminta polisi mengabaian desakan publik yang meminta pelaporan terhadap dua pimpinan KPK itu dihentikan. Dia bilang, hanya institusi pengadilan yang berhak menentukan suatu kasus dihentikan atau tetap dilanjutkan.

"Kami bagian dari masyarakat Indonesia khususnya generasi muda tidak ingin ada kelompok-kelompok lain yang mengatakan Polri harus menghentikan laporan ini. Sepanjang ada bukti-bukti, Kita mendukung kepolisian untuk memproses," tegas Mustafa. 

Meski begitu, Mustafa mengatakan pihaknya menyerahkan kelanjutan laporan tersebut kepada mekanisme pengadilan. Namun, ia meminta kepada semua pihak untuk tidak menghalangi pihak kepolisian dalam menindaklanjuti laporan itu.  

(Baca juga: Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Dugaan Surat Palsu Pimpinan KPK)

"Ini adalah negara hukum. Siapapun tidak boleh melakukan pendekatan-pendekatan politik untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Nanti biar pengadilan yang menentukan karena hanya pengadilan atau instutusi hukum lah yang bisa mengatakan suatu laporan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atau dilanjutkan," tukas Mustafa. 

Rencananya, Mustafa dan rekan-rekan hendak menyampaikan desakan dan dukungannya langsung kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Namun, rencana itu urung dilakukan karena Tito sedang berada di Ambon.

Agus dan Saut dilaporkan tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Sandy Kurniawan, ke Bareskrim Polri. Pelaporan terkait dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Keduanya diduga membuat dan menggunakan surat palsu untuk memperpanjang pencegahan ke luar negeri bagi Setya Novanto yang terseret kasus KTP elektronik. Pencegahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo.

KPK mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait pencegahan Novanto. Masa berlaku pencegahan Novanto yang kedua kalinya itu berlaku hingga 2 April 2018.

(Baca juga: KPK tak Gentar Hadapi Pelaporan Agus dan Saut ke Polisi)
 


(REN)