KPK Gali Permohonan Izin Pabrik di Subang dari 2 Tersangka

Muhammad Al Hasan    •    Rabu, 21 Mar 2018 13:08 WIB
OTT Bupati Subang
KPK Gali Permohonan Izin Pabrik di Subang dari 2 Tersangka
Ilustrasi KPK - MI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait perizinan di pemerintah Kabupaten Subang. Hari ini KPK memanggil dua tersangka pengusaha Miftahudin dan Data. 

"Pada hari ini penyidik akan periksa silang dua tersangka kasus suap di Subang, kapasitasnya sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi Rabu, 21 Maret 2018.

Febri mengungkapkan, penyidik bakal menggali peran kedua tersangka dari kesaksian satu sama lain. Penyidik juga akan mendalami pengajuan permohonan izin prinsip dari pihak swasta kepada Pemkab Subang di bawah kepemimpinan Bupati Subang  Imas Aryumningsih. 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan perizinan pendirian pabrik-pabrik di lingkungan Pemkab Subang. Keempat orang tersebut yakni Plt Bupati Subang Imas, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Asep Santika, Data dan Miftahhudin dari pihak swasta.

(Baca juga: Bupati Subang Terima 8 Kali Suap)

Diketahui, Imas, Data, dan Asep Santika diduga telah menerima uang suap ‎dari dua perusahaan yakni PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 Miliar. Pemberian suap diduga dilakukan guna mendapatkan izin prinsip pendirian pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang.

Uang itu diberikan dalam beberapa tahapan oleh Miftahudin. Ada dugaan pemberian komitmen fee di awal, Rp4,5 miliar, antara pemberi dengan perantara. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.

Atas perbuatannya, Miftahudin selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Data, Bupati Imas dan Asep Santika, selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: Bupati Subang Diduga Terima Suap Proyek Lain)


 


(REN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA