KPK Sebut Sel Mewah Novanto Bentuk Ketidakadilan

Juven Martua Sitompul    •    Minggu, 16 Sep 2018 01:17 WIB
sidak lapassuap fasilitas lapas
KPK Sebut Sel Mewah Novanto Bentuk Ketidakadilan
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sel mewah mantan Ketua DPR RI Setya Novanto di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, bentuk ketidakadilan. Kementerian Hukum dan HAM harus segera memperbaiki sistem Lapas.

"Kembali ke situasi rumah binaan Sukamiskin sebagaimana yang disebutkan Ombudsman tentu agar diperbaiki, karena kalau itu benar jelas isunya ketidakadilan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dkonformasi, Jakarta, Sabtu, 15 September 2018.

Saut tak mempermasalahkan jika pemerintah ingin memberikan fasilitas 'wah' terhadap para warga binaan. Dengan catatan, semua terpidana mendapat fasilitas serupa.

‎"Konsep penjara sebagai salah satu tempat yang membina (makanya disebut UU warga binaan) bisa saja dibuat di atas standar internasional yang dibuat badan-badan dunia," ucap Saut.

Saut mengultimatum Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham untuk segera berbenah menyikap temuan Ombudsman terkait sel mewah Novanto. Terlebih, praktik suap jual beli fasilitas mewah baru-baru ini dibongkar KPK.

"Janganlah dengan luas space yang sama, yang punya uang banyak boleh bawa home teater misalnya, jadi lagi-lagi harus tetap ada pembatasan," pungkas Saut.

Baca: Ombudsman RI: Kamar Setnov di Sukamiskin 2 Kali Lebih Besar

Ombudsman melakukan sidak ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 13 September 2018. Sidak dipimpin anggota Ombudsman Ninik Rahayu dan didampingi 12 anggota Ombudsman lainnya.

Dalam sidak itu, Ombudsman mendapati kamar Novanto berukuran lebih besar daripada kamar narapidana lainnya. Bahkan pada foto milik Ombudsman, di dalam kamar Novanto ada mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin sedang ikut berbincang.

Dari foto itu, kamar Novanto tampak luas dengan kasur dan selimut. Ada meja dan rak buku. Novanto dan Nazaruddin terlihat tertawa lepas daat disidak Ombudsman.



(AZF)