KPK Telusuri Aliran Suap Bakamla ke Anggota DPR

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 23 May 2018 21:23 WIB
suap di bakamla
KPK Telusuri Aliran Suap Bakamla ke Anggota DPR
Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto: Antara/Yudhi Mahatma.

Jakarta: KPK menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima uang suap satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016. Aliran dana suap itu diduga mengalir ke sejumlah anggota DPR RI.
 
‎"Itu juga kita telusuri, itu kita tindaklanjuti, sudah banyak juga yang kita tanya, ada temen-temen DPR juga sudah ditanya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui tengah Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.
 
Agus tak menepis jika penyidik telah mengantongi informasi perihal nama-nama penikmat uang suap monitoring Bakamla tersebut. Namun, lanjut dia pihaknya perlu menyesuaikan informasi tersebut dengan keterangan saksi-saksi lain.
 
"Nanti tindaklanjutnya sesuai dengan hasil pemeriksaan‎," ujarnya.
 
Kendati begitu, pucuk pimpinan Lembaga Antirasuah ini masih irit bicara saat dikonfirmasi perihal dugaan adanya aliran dana suap monitoring Bakamla ke Partai Golkar. Menurutnya, hingga kini penyidik baru menelisik kemana uang suap itu mengalir.
 
"Jadi semua yang terkait, pedomannya kan follow the money, kemana uang itu mengalir," pungkasnya.
 
Dugaan keterlibatan sejumlah elite Golkar dalam kasus ini mencuat setelah Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai diperiksa sebagai saksi untuk Fayakhun beberapa waktu lalu. Usai diperiksa, Yorrys menyebut Fayakhun membeberkan sejumlah elite Golkar ikut menerima aliran uang korupsi satelit Bakamla kepada penyidik KPK.

Baca: KPK Cecar Menteri Idrus Soal Aliran Dana Bakamla
 
Bahkan Yorrys adalah salah satu nama yang disebut ikut menerima aliran uang oleh Fayakhun. Namun, hal itu dibantah oleh Yorrys.
 
Yorrys justru menyeret nama Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir. Dia menyebut Kahar yang saat itu sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR sekaligus Ketua Banggar mengetahui mekanisme penganggaran proyek tersebut.
 
Selain Kahar, Yorrys pun menyebut Bendahara Umum Partai GolkarRobert Joppy Kardinal, yang sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Menurutnya, Ketua Fraksi, Bendahara Umum sampai ke banggar mengetahui proses dan mekanisme penganggaran.
 
KPK sebelumnya menetapkan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi (FA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.
 
Fayakhun diduga kuat menerima fee sebanyak Rp12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamlasenilai Rp1,2 triliun. Tak hanya fee dalam bentuk rupiah, dia juga diduga menerima uang sebanyak USD300 ribu dari proyek tersebut.
 
Uang diterima Ketua DPD Partai Golkar DKI itu dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Uang diberikan secara bertahap sebanyak empat kali melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta.
 
Atas perbuatannya, Fayakhun dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(FZN)