KY Kecam Putusan PN Meulaboh soal Perusahaan Sawit

Kautsar Widya Prabowo    •    Senin, 07 May 2018 08:39 WIB
komisi yudisial
KY Kecam Putusan PN Meulaboh soal Perusahaan Sawit
Juru bicara/KY Farid Wadji/MI Mohamad Irfan

Jakarta: Komisi Yudisial (KY) mengecam keras putusan Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh memenangkan  gugatan perusahaan kelapa sawit PT Kalista Alam (PTKA). Juru bicara KY Farid Wajdi menegaskan putusan itu mencoreng hukum.

"Rasanya tidak ada satu pun logika hukum yang dapat menjelaskan apa yang terjadi. Dalam perkara PN Meulaboh, ini benar - benar keterlaluan," tegas Farid melalui keterangan tertulis, Senin, 7 Mei 2018.

PN Meulaboh seharusnya tak menunda eksekusi terhadap PTKA karena permohonan peninjauan kembali kasus tersebut ditolak Mahkamah Agung. PTKA  dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan secara berlanjut di lahan rawa gambut Tripa, wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Ironisnya, bukan eksekusi yang dilakukan, justru PN Meulaboh mengabulkan permohonan perlindungan hukum. Padahal, kasus tersebut merugikan negara,  karena sudah dua tahun berjalan tetapi restorasi lahan dan denda ke kas negara Rp366 milliar, hingga Oktober 2017 belum dibayarkan.

KY tak akan tinggal diam.  Mereka akan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada demi menegakkan keadilan. Kejanggalan kasus ini harus diungkap.

"Komisi Yudisial tidak akan tinggal diam. Seluruh sumber daya dan kewenangan yang ada pada lembaga kami akan coba dikontribusikan," ucap dia.

Farid menilai hakim PN Meulaboh bermasalah. Dulu, terang dia,  penerimaan hakim dilakukan karena desajan kebutuhan.

"Sejauh ini diketahui seluruh majelis meurpakan hakim crash program," tegas dia.

Namun, KY tak akan melihat hanya dari kualitas hakim. Mereka akan menyekisik dugaan intervensi pihak luar.

Ia percaya MA dapat menyelesaikan masalah tersebut.  "Kami percaya, mitra kami di MA juga tidak akan menutup mata atas hal ini," ucap dia.


(OJE)