Barang Rampasan dari Fuad Amin Milik Negara

Muhammad Al Hasan    •    Jumat, 13 Apr 2018 12:04 WIB
kasus suapfuad amin imron
Barang Rampasan dari Fuad Amin Milik Negara
Fuad Amin mengenakan rompi tahanan KPK, MI/ Rommy Pujianto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan barang rampasan dari mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin. Fuad merupakan terpidana kasus suap jual beli gas alam di Bangkalan, Madura, Jawa Timur dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

"Serah terima hibah melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Jum'at, 13 April 2018.

Serah terima hibah dilakukan oleh unit Labuksi (pengelolaan barang bukti dan sitaan) KPK kepada dua instansi pemerintahan di Jawa Timur, yakni Kemenkum HAM dan BPN.

Seremonial serah terima dilakukan di Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, hari ini pukul 14.00 WIB. Penyerahan dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima, naskah perjanjian, dan prasasti juga penyerahan plakat, kunci dan dokumen.

Mekanisme PSP ini, lanjut dia, bertujuan memaksimalkan pemanfaatan barang rampasan untuk kepentingan negara. 

"PSP menjadi salah satu mekanisme yang digunakan KPK untuk memaksimalkan pemanfaatan barang rampasan untuk kepentingan K/L/O/P (Kementerian, Lembaga, Organisasi, Pemda) dan instansi pemerintahan lainnya yang membutuhkan guna mendukung pelaksanaan tugas," kata Febri.

Dasar hibah barang-barang rampasan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 980K/PID.SUS/2016 dirampas untuk negara. Adapun barang rampasan tersebut memiliki total bernilai hampir Rp17 miliar (Rp 16.960.631.000) yang terdiri atas:

A. satu unit Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT Tahun 2012. Senilai Rp92.834.000. Dihibahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk digunakan sebagai kendaraan operasional Kepala Lapas Sukamiskin.

B. satu unit Toyota Kijang Innova V XS43 DSL Tahun 2012. Senilai Rp163.731.000. Dihibahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk digunakan sebagai kendaraan operasional Kepala rutan Perempuan Klas IIA Surabaya.

C. satu unit Honda Mobilio DD4 Tahun 2014. Senilai Rp135.447.000. Dihibahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk digunakan sebagai kendaraan operasional Kepala Rupbasan Surabaya.

Untuk tiga unit kendaraan yang akan dihibahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM akan diserahkan langsung Pimpinan KPK Basaria Pandjatan kepada Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Wahidin.

D. satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan luas 18.466 m2  senilai Rp16.568.619.000. Diserahkan kepada BPN Kabupaten Bangkalan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Bangkalan.

Satu bidang tanah untuk BPN Kabupaten Bangkalan akan diserahkan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil.




(AZF)