Perkembangan Kasus Vaksin Palsu Dipertanyakan

Fauzan Hilal    •    Kamis, 22 Sep 2016 20:09 WIB
pemalsuan vaksin
Perkembangan Kasus Vaksin Palsu Dipertanyakan
Balita terpaksa di vaksinasi ulang karena diindikasikan menjadi korban vaksin palsu. Foto: Antara/Eko Suwarso

Mentrotvnews.com, Jakarta: Perkembangan kasus vaksin palsu dipertanyakan sejumlah pihak. Sebab, hingga kini berkas kasus belum masuk pengadilan. Masyarakat, khususnya keluarga korban sudah sepatutnya mendapat kejelasan hukum atas kasus yang mengorbankan balita itu.
 
“Keluarga korban dan masyarakat pasti menunggu, sudah sampai mana kelanjutan penanganan kasus vaksin palsu tersebut, ” kata Pengamat kesehatan, Marius Widjajarta, Kamis (22/9/2016).
 
Menurut Marius, masyarakat dan keluarga yang terdampak langsung vaksin berhak mengetahui akhir dari kasus tersebut. Undang-Undang (UU) perlindungan konsumen, kata Marius, telah mengatur dengan jelas hak-haknya.  
 
“Semua pihak harus menghormati UU perlindungan konsumen, termasuk pemerintah. Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana amanah konstitusi seharusnya menginformasikan kepada masyarkat sudah sejah mana perkembangannya,” ujarnya.
 
Marius menyayangkan sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang terkesan membela oknum dokter yang diduga terlibat. “Sebagai institusi, IDI sebaiknya bersikap bijaksana dan tidak bersikap kontraproduktif,” kata Marius.


 
Menurut Marius, IDI terkesan membela para tersangka. Marius mendorong kasus ini dituntaskan hingga pengadilan memutuskan status seseorang bersalah atau tidak, termasuk oknum dokter yang terjerat kasus vaksin palsu tersebut.
 
“Saya  kira setiap profesi itu ada yang hitam dan putih, biasa itu. Namun, yang tidak boleh mendahului pengadilan yang seolah-olah menyatakan tidak bersalah. Jelas tidak fair itu, tunggu pengadilan lah,” ujarnya.
 
Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta agar kejaksaan agung (Kejagung) segera menuntut para tersangka vaksin palsu, baik produsen, pengguna, dokter, maupun bidan agar dihukum seberat-beratnya.
 
"Mereka yang terlibat dalam kasus vaksin palsu harus dituntut seberat-beratnya. Kami dengar pihak Bareskrim baru memasukan nama-nama mereka ke Kejagung," ujar Dede Yusuf di Gedung Parlemen Senayan, kemarin. 
 
Polisi telah menetapkan 25 orang tersangka sejak Juli 2016. Mereka merupakan produsen, distributor, pengepul botol vaksin bekas, pencetak label vaksin palsu, serta dokter dan bidan. 
 
Berkas kasus tersebut belum P21 karena masih ada berkas yang dinilai belum lengkap. Terbaru, berkas dikembalikan dari Kejagung ke Bareskrim Senin 19 September dan pihak Bareskrim mengirimkan lagi ke Kejagung Kamis 22 September.




(FZN)

Video /