Suap Setoran untuk Balas Jasa

Faishol Taselan    •    Senin, 19 Jun 2017 08:25 WIB
ott kpk
Suap Setoran untuk Balas Jasa
Lambang KPK. Foto: MI/Panca Syurkani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam satu bulan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan dua kali operasi tangkap tangan (OTT) berkaitan dengan setoran rutin dari dinas-dinas kepada DPRD. Seluruh OTT itu dilakukan di Jawa Timur.

OTT pertama dilakukan pada Senin 5 Juni  di Kantor DPRD Jatim. Total ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Jumat 16 Juni 2017 giliran DPRD Mojokerto.

Ada total Rp470 juta yang diamankan. Fulus terdiri atas Rp300 juta yang merupakan bagian dari total commitment fee Rp500 juta dan Rp170 juta sebagai setoran triwulan.

"Lalu Rp170 juta lagi diduga terkait dengan komitmen setoran. Masih pengembangan terus sampai saat ini. Setoran ini juga komitmen untuk triwulan yang disepakati sebelumnya," ucap komisioner KPK Basaria Panjaitan, Sabtu 17 Juni 2017.

Tentang setoran triwulan itu pun menjadi sorotan KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, transaksi haram yang rutin dilakukan itu amat mungkin terjadi di daerah lain.

"Saya hanya menambahkan ini lagi-lagi daerah mengalami krisis, ya. Kami mengatakan tidak ada jaminan bahwa seperti ini tidak terjadi di daerah lain, tapi KPK baru mampu membuktikan ini," jelas Saut.

Saut menilai transaksi haram itu menunjukkan ketidakstabilan di daerah. Oleh sebab itu, KPK akan memantau betul-betul setoran-setoran haram di berbagai daerah.

Tahanan berbeda

Ada enam orang yang ditangkap dari OTT di Mojokerto. Mereka adalah Purnomo (ketua DPRD Mojokerto), Abdullah Fanani (wakil ketua DPRD Mojokerto), Umar Faruq (wakil ketua DPRD Mojokerto), Wiwiet Febryanto (kadis PUPR Mojokerto), dan dua orang yang diduga sebagai perantara, yaitu H dan T.

KPK sudah menetapkan Purnomo, Abdullah, Umar, dan Wiwiet sebagai tersangka. Sementara itu, H dan T masih berstatus sebagai saksi.

Setelah diperiksa KPK Sabtu 17 Juni, Purnomo langsung dijebloskan ke penjara. Ia akan ditahan selama 20 hari pertama.

"PNO (Purnomo) ditahan di Rutan Kelas I Jaktim Cabang KPK Pomdan Jaya Guntur," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Ketiga tersangka lain yaitu Abdullah Fanani, Umar Faruq, dan Wiwiet Febryanto akan ditahan di rutan berbeda.

Karier politik Purnomo, tergolong moncer. Dari jabatan bendahara DPC PDIP Kota Mojokerto pada 2014, dia sukses terpilih menjadi anggota Dewan.

Baca: KPK Sita Uang Ratusan Juta dalam OTT di Mojokerto

Namun, siapa sangka sebelum menjadi wakil rakyat, dia berprofesi sebagai seorang sopir ekspedisi sejak 2000 hingga 2014. Perjuangan Purnomo menjadi ketua DPRD Kota Mojokerto tidaklah mudah. 

Bapak dua anak itu mencalonkan pada pemilu legislatif 2004, 2009, dan 2014. Baru pada 2014, Purnomo terpilih. 

Di internal PDIP, kariernya menanjak menjadi wakil ketua DPC PDIP Mojokerto sampai saat ini. Sejak September 2015, Purnomo menjadi ketua DPRD Mojokerto menggantikan Yunus Suprayitno.


(OGI)