Gubernur Bengkulu Diterbangkan ke Jakarta

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 20 Jun 2017 16:04 WIB
ridwan mukti
Gubernur Bengkulu Diterbangkan ke Jakarta
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbangkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istri Lili Madari ke Jakarta. Suami istri itu akan diperiksa intensif di Gedung KPK untuk menentukan status hukum keduanya.

"Mereka sedang on the way," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Selasa 20 Juni 2017.

Syarif memperkirakan, Ridwan dan istri baru tiba di Ibu Kota pada malam hari. Mereka akan langsung diperiksa intensif 1 x 24 jam untuk menentukan nasibnya: menjadi tersangka atau tidak.

Syarif belum mau membocorkan detail kasus yang menjerat Ridwan dan istri maupun soal jumlah pihak serta uang yang diamankan. Pasalnya, dia masih harus mengikuti ekspose perkara pada malam hari nanti.

"Belum tahu persis," aku Syarif.

Penyidik KPK menangkap lima orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu. Satu di antaranya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.

Selain mengamankan lima orang, KPK juga menyita sejumlah uang yang ditaruh di kardus. Lima orang itu akan diterbangkan ke Jakarta sore ini buat diperiksa lebih lanjut.
 
Kasubid Humas Polda Bengkulu, Kompol Mulyadi, membenarkan ada kegiatan tangkap tangan yang dlakukan penyik KPK. "Iya benar, istri gubernur, gubernur dan seorang kontraktor bersama tim KPK sedang berada di Direskrimsus," kata Mulyadi seperti ditulis Antara.
 
Mulyadi menolak memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus dan barang bukti yang disita tim KPK. Sepanjang bulan Ramadan, KPK cukup rajin melakukan operasi tangkap tangan. Terhitung, operasi tangkap tangan di Bengkulu ini merupakan ke-4 kalinya sepanjang bulan puasa.


(MBM)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

14 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA