Pansus Angket Ancam tak Bahas Anggaran Polisi & KPK

Renatha Swasty    •    Selasa, 20 Jun 2017 14:37 WIB
angket kpk
Pansus Angket Ancam tak Bahas Anggaran Polisi & KPK
Politikus Golkar Mukhammad Misbakhun. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK mengancam tak akan membahas anggaran kepolisian dan KPK tahun 2018. Ini buntut sikap polisi menolak menghadirkan tersangka dugaan kesaksian palsu Miryam S. Haryani ke Pansus Angket.

"Sudah menjadi pertimbangan pembahasan anggaran 2018 tidak akan dibahas bersama kepolisian dan KPK," kata anggota Pansus Angket KPK Muhammad Misbakhun di Media Center DPR, Jakarta Pusat, Selasa 20 Juni 2017.

Politikus Golkar itu menjelaskan, pertimbangan itu menjadi masukan hampir semua anggota pansus. Jalan ini diambil lantaran kepolisian dan KPK tidak memiliki iktikad baik untuk bekerja sama dengan DPR.

Padahal, kata dia, sebagai mitra kerja seharusnya kedua lembaga saling membantu dan menghormati. "Ketika butuh sama DPR, mereka mengiba-iba. Ketika DPR membutuhkan sesuatu, apa yang mereka berikan? Kita bernegara ini saling menghormati. Mereka punya kewenangan, kita hormati kewenangannya. DPR punya kewenangan, hormati dong kewenangan DPR," kata Misbakhun.

Misbakhun bilang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak semestinya menyebut kalau polisi tak bisa memanggil paksa lantaran bukan projusticia. Dalam undang-undang, kata dia, sudah jelas tertulis.

Polisi bisa memanggil paksa seseorang bila diminta oleh DPR dalam hal ini Pansus Angket. Kepolisian tak punya alasan menolak.

Menurut Misbakhun, bila kedua institusi menggunakan kewenangan masing-masing, tak ada salahnya DPR juga menggunakan kewenangannya. Salah satunya tidak membahas postur anggaran.

"Kita menggunakan kewenangan kita. Lah DPR-nya enggak dihormati," tandas dia.

Untuk itu, kedua lembaga diminta berpikir ulang. DPR, kata dia, tak segan membuat anggaran kepolisian dan KPK menjadi nol.

Sebelumnya, KPK menolak menghadirkan Miryam dalam Pansus Angket. Ada sejumlah alasan yang diajukan, salah satunya belum ada surat dimulainya angket ke KPK.

Sementara itu, kepolisian melalui Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut tidak bisa memanggil paksa seseorang meski diminta Pansus Angket, sebab bukan projusticia.


(MBM)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

2 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA