Wawancara Eksklusif

Budi Waseso: Kita Banyak Kecolongan

Whisnu Mardiansyah    •    Kamis, 10 Aug 2017 14:22 WIB
narkoba
Budi Waseso: Kita Banyak Kecolongan
Kepala BNN Komjen Budi Waseso/Whisnu Mardiansyah

Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polri dan Bea Cukai disanjung sana-sini berkat kinerja apik mereka membongkar penyelundupan satu ton sabu belum lama ini. Presiden Joko Widodo pun ikut memuji. Tangkapan bernilai lebih dari Rp500 miliar itu diklaim bisa menyelamatkan hidup 5 juta warga Indonesia.

Kepala BNN Komjen Budi Waseso puas, tapi tak mau jemawa. Sebab, menurutnya, tangkapan itu tak seberapa dibanding jumlah narkoba yang sudah masuk ke Indonesia.

"Kita banyak kecolongan," kata Budi saat berbincang dengan reporter Medcom.id Whisnu Mardiansyah dan K. Yudha Wirakusuma serta videografer Arie Bachdar dan Isti Listiani di kantor BNN, ketika matahari belum lagi tinggi, awal pekan ini.

Budi saban hari berkantor mulai pagi buta sampai tengah malam. Jenderal bintang tiga polisi yang karib disapa Buwas itu mengatakan, pengguna narkoba di Tanah Air, unik. Mereka tak pilih-pilih. Semua jenis narkoba disikat. Itu mengapa Indonesia jadi pasar potensial narkoba di dunia.

Berikut wawancara utuh Medcom.id dengan Buwas:

Dua bulan ini, BNN menyita satu setengah ton sabu?

Satu setengah ton kan dapat lagi ekstasi. Yang baru di Kalimantan Barat, 17 kilogram sabu. Pelakunya orang Malaysia. Kemarin, dapat 17.000 pil ekstasi di Medan.

Kita akan terus (memerangi narkoba). Kita sudah kecolongan banyak. Sekarang kita fokus bagaimana menghentikan suplai. Pasar (memang) sudah bisa kita tangani. Tapi, karena demand masih ada dan belum bisa ditangani, suplai pasti banyak.

Berapa persen total barang bukti yang sudah disita BNN dibandingkan dengan peredaran narkoba di Indonesia?

Kita tidak bisa berpikir demikian. Karena sebenarnya (narkoba) yang masuk ke Indonesia sangat luar biasa. Jadi, kalau kita prosentase sebenarnya enggak imbang meski kemarin kita dapat satu ton sabu dan 1,2 juta ekstasi.

Yang masuk lebih banyak dari itu. Keberhasilan kepolisian itu paling maksimal cuma 10 persen dari yang masuk. Kita bukan bangga, hebat, bahwa kita sudah berhasil, bukan itu. (Tapi, memang) prosentase narkoba yang masuk sangat luar biasa.

Sejak kapan Indonesia jadi pasar potensial narkoba?

Sejak 1971, kita sudah menjadi pangsa pasar. Darurat narkoba sudah dinyatakan sejak zaman pak Harto (Presiden ke-2 Soeharto-Red.) sampai pak Jokowi (Presiden Joko Widodo-Red.). Kondisinya sejak dahulu memang sudah sedemikian parah. Dan,  (baru) kelihatan baru-baru ini karena kita fokus. Dahulu belum fokus terhadap penanganan karena pencegahan dan penindakan belum bagus. Sekarang, kita tak ada waktu lagi membiarkan ini.

Persoalannya, kita (baca: masyarakat) tidak care. Yang harus ditangani itu pasar atau demand dengan suplainya. Itu yang menjadi titik berat penanganan narkotika dan sekarang suplai hanya ditangani polisi, BNN, plus Bea Cukai. Yang lainnya tidak.

Tapi, yang paling penting adalah bagaimana kita menghilangkan pasar. Demand itu nomor satu. Maka seharusnya kita melakukan pencegahan secara masif. Nah, pencegahan ini bisa dilaksanakan manakala ada keterlibatan kementerian lembaga secara keseluruhan dan komponen masyarakat.

Hari itu, yang harus utama kita lakukan menekan demand. Demand itu satu kunci, kalau tidak kita makin besar jadi pangsa pasar. Indonesia ini punya ciri luar biasa, seluruh narkotika jenis apa pun terserap dan laku. Mahal, tapi tetap laku. Ini yang menjadi keprihatinan kita.

Sebanyak 1,5 juta ton sabu bisa menyelamatkan betapa nyawa?

Lebih dari 5 juta manusia Indonesia diselamatkan dari permasalahan sabu. Penyitaan 1,2 juta butir ekstasi bisa menyelamatkan 1,2 juta manusia. Belum yang lain-lainnya.

Sebenarnya yang menjadi masalah ini bukan sedikit atau banyak hasil sitaan narkoba, tapi kita melihat negara (sudah) menjadi pangsa pasar terbesar. Di Indonesia berbagai jenis narkotika beredar. Dari 800 jenis narkoba baru, 66 sudah masuk ke Indonesia. Yang sangat mengerikan adalah flaka.

Dan, itu sudah kita temukan. Peredarannya sangat bebas. Kemarin, ada artis yang tertangkap mengonsumsi precusor atau obat-obatan berbahaya yang diatur oleh undang-undang.


Kepala BNN Komjen Budi Waseso saat wawancara khusus. Dokumentasi BNN.

Narkoba acap diselundupkan lewat jalur laut. Apa kendala pengawasannya?

Banyak. Kondisi geografis kita, Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Setiap pulau memiliki banyak sekali pelabuhan tikus yang tak bisa diawasi. Kalau kita hanya mengandalkan aparat negara tidak memadai.

Ada berapa titik?

Banyak. Kita bicara ratusan ribu titik. Kita enggak mungkin bisa mengawasi. Tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia, jadi sudah sangat sulit.

Nah, di sinilah kita membangun kepedulian. Masyarakat ikut mengawasi. Karena di mana pun wilayah di Republik ini, ada manusianya. Pasar (juga) ada manusianya, sehingga kita harus membangun kepedulian. Masyarakat ikut mengawasi masuknya narkoba melalui lautan. Yang paling besar memang lewat lautan. Tapi, lewat udara juga besar.

Kemarin, ekstasi 1,2 juta itu masuk lewat udara dari Belanda. Ini jaringan lama. Salah satu pelaku adalah orang Indonesia yang sudah jadi warga negara Belanda dan mendapat perlindungan dari Belanda.

Kita bisa bayangkan (betapa rapih kelompok ini bekerja). Mereka bisa membawa 1,2 juta ekstasi keluar, padahal pengawasan bandar udara di Belanda, sangat ketat. Untuk keluar masuk, kita harus melewati tiga X-Ray. Belum lagi penjagaan yang dilakukan K-9. Satu butir pun kalau kita mengikuti prosedur pasti ketahuan.

Tapi bagaimana 1,2 juta bisa lolos. Tentu ini ada unsur kesengajaan, pembiaran.  Bagaiamana negara yang begitu hebat men-declare hebat dan kita lihat hebat dalam pengamanan bisa lolos. Berati sengaja.

Peralatan Belanda luar biasa. Namun, bagaiamana 1,2 juta ekstasi bisa masuk ke Indonesia, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kita tidak boleh lupa sejarah, Belanda pernah menjajah Indonesia. Siapa tahu dia ada kepentingan dengan menghancurkan generasi muda kita. Supaya Indonesia lemah dengan narkoba.

Saya sampaikan berkali-kali ini proxy war. Negara-negara tetangga kita tak perduli. Filipina memberantas narkoba, itu bagus. Efeknya ke mana? Ke Indonesia. Kemarin, satu kontainer ditangkap Kepolisian Thailand yang akan disuplai ke Indonesia, itu kan jaringan Filipina.

Anda pernah menyebut ada 72 jaringan narkoba di Indonesia. Apakah dengan pengungkapan akhir-akhir otomatis jaringan mereka berkurang?

Tidak! Jaringan mereka bersekat-sekat. Putus-putus. Kita sulit mengungkap secara keseluruhan. Yang ditangkap hanya sebagian. Mereka berkembang lagi dan bangun jaringan berikutnya. Ini selalu.

Jadi, kejahatan narkotika ini tidak mudah. Tidak seperti kriminal biasa. Ini sulit karena tidak utuh. Maka, biasanya, kita berangkat dari pemakai, jaringan pengedar lalu ada bandar, pemodal dan jaringan besarnya. Itu yang kita lakukan.



Peredaran narkoba bukan satu dua diketahui dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Bagaimana upaya BNN memutus peredaran dalam lapas?

Yang bisa mengamputasi jaringan di dalam lapas hanya direktorat jenderal pemasyarakatan, kepala lapas, dan Kemenkum HAM. Yang punya kewenangan mereka. Mereka yang tahu persis mengapa itu terjadi. Kita hanya bisa menelusuri dalam pengungkapan jaringan. Jadi, kita enggak tahu persis di dalam itu seperti apa operasionalnya, caranya, dan sistemnya. Kita tidak boleh mencuri urusan.

Saya sudah memberikan informasi berkali-kali bahwa ini jaringan ada di lapas ini. Saya enggak mungkin membuktikan si A, si B. Itu Kan tidak boleh. Itu harus ada pembuktikan. Tapi, kalau ada kegiatan kita sampaikan. Harapannya lapas tahu dan memperketat pengawasan dan mengevaluasi sistem.

Tapi, (faktanya) kan tidak. Seolah-olah ada tanya ada jawab. Yang penting ada jawab, bukan ada pekerjaan. Ini yang sekarang terjadi. Maka yang sebenarnya adalah bagaiamana mengatasi akar masalah sebenarnya. Terus kita memperbaiki atau membuat sistem baru atau menyempurnakan sistem yang ada sehingga tidak terulang. Ini kan berulang. Maka nanti coba saja berulang lagi.

Ada berapa lapas yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkoba dan dalam pantauan BNN?

Yang aktif mengedarkan narkoba ada 22 lapas. Yang lain bukan berarti tak aktif. Potensinya tetap ada. Kita sudah informasikan kepada kepala lapas-lapas. Cuma,  peredaran narkoba tetap terjadi. Itu karena (mereka) tak melihat secara utuh sistemnya, bagaiamana bisa terjadi. Mereka tahu kok siapa saja tahanan narkotika, siapa yang terkelompok dalam bandar dan pengedar. Mereka tahu. Tidak usah kita kasih tahu, itu kan pura-pura saja.

Baca: Ditjen PAS Persilakan BNN Ungkap Lapas Pengendali Narkoba

Sudah diinformasikan ke Kemenkum HAM?

Sudah kita sampaikan. Sekarang kan tetap seperti ada tanya ada jawab. Yang penting ada jawab, bukan dilaksanakan. Mengganti dan mengeluarkan oknum bukan penyelesaian, karena (faktanya) peredaran narkoba di dalam lapas masih saja terjadi.

Jadi, sistemnya yang harus dikoreksi, mengapa bisa ada oknum terlibat. Mengapa ada jaringan bisa bekerja di situ. Kan salah satunya sarana dan prasarana alat bisa masuk ke tangan para napi. Alat itu masuk ada kakinya tidak? Kan tidak. Kakinya adalah kaki manusia. Manusia itu siapa, oknum.

Saya bilang ini harus ditangani serius. Kalau memang enggak sanggup, jangan lagi pakai manusia. Pakai buaya saja. Buaya enggak bisa disuap dan lego-lego.

Pak Menkum HAM sudah ada upaya mengganti sipir-sipir. Tapi, yang paling penting dibongkar dulu akar masalahnya. Jangan, seperti kemarin, Dirjen PAS mengatakan, "Kita akan dalami dulu. Kita akan buktikan dulu benar tidak ada keterlibatan jaringan"."

Sudah jelas, jika begitu (mereka) tidak percaya BNN dan Kepolisian. Jangan sampai ada tanya ada jawab. Artinya, ini sudah terjadi, mari kita kupas mengapa bisa terjadi. Yang tahu siapa, ya mereka.

Sekarang juga kita sudah membuktikan keterlibatan oknum lapas di beberapa daerah, termasuk pegawai lapas yang membawa narkotika ke dalam. Kita temukan walaupun kita di pra-peradilankan. Ini kan suatu perlawanan. Seolah mau menutupi dia benar. Inilah yang tidak boleh. Ini kita bicara negara, kita bicara bangsa, jadi jangan mencari pembenaran. Bukan mencari popularitas, tapi menyelesaikan masalah bangsa.

Baca: Menteri Yasonna Kesulitan Mengatasi Narkoba di Lapas

Lantas, apakah lapas khusus narkotika bisa menyelesaikan masalah?

Tidak! Bukan soal lapas khusus narkoba. Ok, tetapi berarti menyelesaikan masalah. Yang pasti adalah sistemnya. Akar masalahnya dibongkar dulu dan dilihat. Saya sudah pernah menggunakan gunung Sindur. Uji coba lapas untuk bandar-bandar narkotika. Akhirnya kita pindahkan bandar-bandar, termasuk almarhum Freddy Budiman. Jam 3 masuk jam 8 pagi besok sudah kontak dengan jaringan di luar negeri. Bagaimana kita bisa percaya. Tetap ada manusianya yang bisa terkontaminasi. Jadi sistem itu yang harus kita pelajari.

Di Lapas Cipinang, CCTV bukan menghadap ke dalam, tetapi ke luar. Mereka napi mengawasi aparat. Jadi terbalik-balik. Ini yang bisa membuat siapa? Bagaimana sistem pengawasan bisa terjadi demikian. Jadi jangan masyarakat dibohongi, dikasih tahu yang penting sudah ditangani. Bukan begitu. Ini dampak akibatnya kepada masyarakat, kepada generasi muda.

Baca: BNN tak Heran Artis Kembali Tersandung Narkoba

Kalangan selebritas tampaknya menjadi market para pengedar. Anda pernah menyampaikan telah mengantongi nama-nama mereka, ada berapa nama?

Ya, rahasia.

Begini, yang pasti artis bukan target kita. Target bukan hanya artis. Mereka hanya bagian kecil dari kelompok masyarakat Indonesia. Coba, bila dibandingkan, prosentasi artis dengan jumlah penduduk Indonesia enggak ada apa-apanya. Tapi, artis kan publik figur. Mereka dilihat dan dicontoh para penggemarnya. Orang-orang yang mengidolakannya. Kedua, artis potensinya besar karena life style mereka. Keuangan mereka memadai.


Kepala BNN Komjen Budi Waseso saat wawancara khusus dengan Tim Medcom. Dokumentasi BNN.

Tak sedikit dari kalangan artis justru menjadi pengedar?

Saya harus mengajak artis itu (berbicara). Bagaimana dia menyelesaikan persoalan internalnya. Seperti kemarin (Tora Sudiro-Red.) alasannya stress lalu menggunakan obat-obatan terlarang.

Ini ada mata rantainya. Dia mendapat `barang` dari siapa. Produser yang memakai jasa sang artis harus paham. Dia tak boleh tutup mata, semata-mata mengejar target. Ini semua mata rantai, jadi jangan 100 persen menyalahkan artis.

Saya membangun pemahaman kepada artis untuk menjadi penggiat antinarkoba. Mereka yang bisa menyelesaikan. Bukan saya. Tapi, secara persuasif sudah saya sampaikan tentang bahaya narkoba. Jadi, bila nanti saya melakukan tindakan, saya tidak salah. Saya sudah petakan. Saya sudah warning.

Baca: 30 Butir Dumolid Ditemukan di Rumah Tora Sudiro

Ada tudingan, penegakan hukum terhadap artis ujung-ujungnya direhabilitasi?

Tidak! Ini salah pemahaman. Kita tidak ada prioritas penanganan terhadap siapa pun. Tapi, kita punya kewajiban, negara punya kewajiban menyelamatkan orang sehingga rehabilitasi itu penting, bukan tidak penting. Seandainya tersangka, siapa pun pelaku yang menjadi pecandu itu wajib direhab. Namun, tidak mengugurkan pidananya.

Kadang-kadang kita mendahulukan rehabilitasi sambil mengembangkan kasusnya. Kita harus berangkat dari penyalahguna, baru kita bisa telisik dari pengedar. Pengedar ada bandar, bandar ada jaringan. Nah ini cara bekerjanya. Maka, bukan ada special kalau artis kota rehabilitasi. Kalau dia masih dalam proses, kita rehabilitasi dulu supaya tidak ketergantungan. Tapi, pidananya jalan, seperti Ridho (Rhoma) dan Sammy (Simorangkir). Jangan dipikir kalau artis kita dapat bayaran. Kita lego-lego. Tidak seperti itu. Walaupun ada beberapa oknum yang memanfaatkan peluang itu, tapi yakinlah kita berkerja serius. Tidak ada pilih kasih siapa pun.


(YDH)

Setya Novanto Terancam Pidana Berat

Setya Novanto Terancam Pidana Berat

36 minutes Ago

Terdakwa kasus korupsi ktp-el Setya Novanto terancam pidana berat. Dalam surat dakwaan yang dib…

BERITA LAINNYA