BPK tak Beri DPR Opini Buruk karena Takut Dimarahi Akom dan Fahri

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 28 Sep 2017 06:13 WIB
suap di bpk
BPK tak Beri DPR Opini Buruk karena Takut Dimarahi Akom dan Fahri
Tersangka Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri (tengah) meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (6/9). -- ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota VII Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Eddy Mulyadi Soepardi mengaku tidak berani memberikan opini buruk terhadap laporan keuangan DPR RI. Alasannya, Eddy tak ingin pimpinan DPR RI saat itu, emosi karena predikat buruk tersebut.

Hal itu terungkap saat Jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Eddy pada persidangan dua terdakwa pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Sugito dan Jarot Budi Prabowo. Dalam isi BAP itu, penyidik mengonfirmasi Eddy soal rekaman pembicaraannya dengan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri.

"Saya bilang jangan turun opininya, karena Akom (Mantan Ketua DPR Ade Komarudin) bisa marah, Fahri (Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah) marah. BKKBN opini WDP. DPD agak berat kalau untuk WDP. Saya meminta untuk DPR, MPR untuk WTP agar bisa amandemen," kata Jaksa KPK M Asri Irwan saat membacakan pembicaraan Eddy dalam BAP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 27 September 2017.

Tak sampai di situ, Asri kembali membacakan pembicaraan Eddy. Dalam BAP, Eddy menjelaskan bahwa permasalahan pokok DPD adalah kegiatan-kegiatan yang tidak jelas termasuk penambahan honor bagi pegawai.

Namun, temuan-temuan itu telah dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal DPD. Menurut Eddy, pihak DPD terlambat memberi bukti pertanggungjawaban. Tak hanya DPD, hal ini juga terjadi pada DPR.

"Saya kalau melihat dari temuan DPD, DPR itu karena masalah pertanggungjawaban yang belum masuk. Jadi tidak ada hal yang material dan akhirnya menjelang itu, semua sudah masuk," jawab Eddy.

Eddy mengaku tidak tahu jika percakapannya dengan Rochmadi direkam. Bahkan, percakapan Eddy direkam Rochmadi selama 2,5 tahun. Rekaman inilah yang dijadikan bukti percakapan oleh KPK.

"Mungkin saya berseloroh karena memang saya tak tahu kalau itu direkam. Kalau tahu direkam saat saya rapat,
mungkin saya tidak berseloroh panjang begitu pak Jaksa," pungkas Eddy.

Dalam kasus ini, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes Jarot Budi Prabowo didakwa menyuap Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK dan Ali Sadli selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK sebesar Rp240 juta.

Diduga uang diberikan agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016. Padahal dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK menemukan temuan hampir satu triliun yang belum bisa dipertanggungjawabkan.
 


(DHI)