Ragam Tafsir Khilafah Menurut Din Syamsudin

Whisnu Mardiansyah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 08:00 WIB
perppu pembubaran ormas
Ragam Tafsir Khilafah Menurut Din Syamsudin
Massa wanita HTI sedang berunjukrasa. (instagram/@hizbuttahririd)

Metrotvnews.com, Jakarta: Khilafah bukan istilah asing bagi umat Islam. Nyaris di seluruh dunia meyakininya sebagai ajaran sentral yang termaktub di dalam dua sumber utama hukum Islam, Alquran dan hadis. Hanya saja penafsiran khilafah kian berkembang dan beragam.

"Manusia adalah khalifah. Khalifah fil ardh, wakil Tuhan di muka bumi. Untuk keterangan yang satu ini, sebagaimana yang telah disepakati ulama pramodern maupun modern," kata tokoh Muhammadiyah Din Syamsudin kepada Metrotvnews.com, Jumat, 14 Juli 2017.

Praktiknya, manusia bertugas membawa misi keilahian untuk membangun bumi termasuk mengembangkan peradaban demi kemaslahatan umat manusia. "Namun ketika khilafah dipahami sebagai kekuasaan politik, para ulama berbeda pendapat," tambahnya.

Penafsiran khilafah sebagai strategi politik lahir pasca-bubarnya kekhalifahan Utsmani di Turki pada 1924. Di dalam sejarahnya beberapa ulama mendorong pengertian khilafah sebagai lembaga politik-pemerintahan. Beberapa di antaranya, kata mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu adalah pemikir Islam Rasyid Ridha, Abul Kalam Azad dan pendiri Hizbut Tahrir (HT), Taqiyuddin An Nabhani.

Pendapat kelompok pendukung politik khilafah itu mendapat kritik keras beberapa pemikir dan sejarawan Islam seperti Ibnu Khaldun dan Abduh. Komentar tak kalah sengit juga dilontarkan pembaharu Mesir, Ali Abd Raziq.

"Raziq mengatakan khilafah yang ada setelah Khulafa Rasyidin cenderung bercorak kerajaan. Sedangkan ajaran Islam tidak membawa bentuk atau sistem pemerintahan tertentu," kata Din.

Jika dahulu An Nabhani dan HT menawarkan khalifah sebagai lembaga politik-kekuasaan, maka itu bukan merupakan kesepakatan dari mayoritas ulama.

Perkembangan modern

Di era modern, konsep politik khilafah sejatinya malah semakin kabur. Menurut Din, ketidak-realistisan itu terletak kepada fakta bahwa negara-negara muslim yang ada hari ini masing-masing sudah membentuk negara bangsa. Apalagi dengan bentuk dan sistem negara yang beragam.

"Di Indonesia konsep Negara Pancasila sudah merupakan kesepakatan bangsa. Muhammadiyah mengakuinya dalam istilah Darul Ahdi was Syahadah, atau negara kesepakatan dan kesaksian," papar Din.

Dengan kesepakatan itu, maka seluruh komponen bangsa harus menegakkannya. Bahkan ada kewajiban melawan segala bentuk penyimpangan yang mengancam ideologi Pancasila.

"Bentuk penyimpangan itu baik bersifat keagamaan seperti khilafah politik, maupun isme-isme lain semisal komunisme, sekularisme,  liberalisme, dan kapitalisme," kata Din.

Maka di dalam konteks perlu dilakukan kontekstualisasi dan penafsiran baru terhadap semboyan khilafah. "Khilafah bisa dipahami membawa pesan kesatuan, persatuan, dan kebersamaan umat Islam secara nasional," ucap dia.

Di tataran lokal, tafsir anyar itu diwujudkan dengan mencukupkan diri atas keberadaan MUI sebagai payung besar umat Islam. Sementara di tingkat global, peran forum komunikasi seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Rabithah 'Alam Islamy (Liga Muslim Dunia) mesti ditingkatkan.

Konsep ideal

Manifestasi kekhilafahan hari ini lebih butuh dihadirkan dalam bentuk semangat keumatan dan persaudaraan. Jargon khalifah, tidak patut mengganggu sistem politik dan bentuk pemerintahan yang sah. "Tidak boleh mengingkari, mengubah, atau mengganti sistem politik dan pemerintahan yang ada, yakni Pancasila," jelas Din.

Din lebih mantap menyebut konsep tersebut sebagai pola mondial. Harapannya, khilafah justru bisa memupuk persatuan dan kebersamaan muslim dalam kemajemukan. Konsep ini laksana Vatikan yang telah berhasil menyatukan umat Katholik di seluruh dunia.

"Dalam pemahaman saya, Vatikan adalah lembaga sangat berpengaruh, baik dalam urusan keagamaan maupun non keagamaan, termasuk ekonomi, politik, dan budaya," ucap Din.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengaku pernah menawarkan ketertarikannya itu kepada HT. "Memang, Vatikan memisahkan antara agama dan politik, tapi Vatikan 'berfungsi dan diperlakukan sebagai negara'," kata Din.

Vatikan bahkan aktif terlibat dalam banyak masalah peradaban, seperti konflik, kemiskinan, pengungsi, dan SDGs. Meski konsep ini tidak bisa diterapkan semudah membalikkan telapak tangan. "Watak umat Islam, khususnya Sunni, kurang bersifat faternalistik dan sentralistik. Otonomi masing-masing-masing organisasi sangat kuat," ungkapnya.

Din mengistilahkan, konsep Kekhalifahan baru ini memerlukan "unifying, moderating, and mediating force". Malah, bisa jadi hal ini menjadi solusi untuk masalah-masalah seputar hubungan khilafah dan Pancasila.

"Khilafah memang ajaran Islam dan tidak boleh dinafikan Tetapi konsep Negara Pancasila tetap ditegakkan," ujar Din.

Baca: HTI bakal Uji Materi Perppu Ormas ke MK

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sejumlah pasal dalam UU Ormas dihapus, direvisi, dan ditambahi. Melalui Perppu ini pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa melalui pengadilan.

Penerbitan Perppu dipicu temuan pemerintah terhadap ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.




(SBH)

Penyakit Novanto Kembali Bertambah

Penyakit Novanto Kembali Bertambah

1 hour Ago

Setyo menduga vertigo yang diderita Novanto berasal dari penyakit sinusitisnya.

BERITA LAINNYA