Zumi Zola Diminta Kooperatif

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 03 Apr 2018 16:34 WIB
ott anggota dprd jambi
Zumi Zola Diminta Kooperatif
Gubernur Jambi Zumi Zola/Medcom.id/Juven M. Sitompul

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Gubernur Jambi Zumi Zola kooperatif. Lembaga Antikorupsi bakal kembali memanggil tersangka suap dan gratifikasi itu, setelah kemarin tak menghadiri pemeriksaan.

"Jadi nanti kita akan jadwalkan lagi pemanggilan sebagai tersangka dalam waktu dekat atau minggu depan agar proses ini juga bisa segera selesai," tegas juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 3 April 2018.

KPK tak mau ambil pusing soal dalih Zola yang menyebut tak menerima surat panggilan. Febri menegaskan surat panggilan yang dikirimkan penyidik telah diterima pihak Zola.

"Yang pasti KPK sudah menyampaikan ke rumah dinas gubernur dan sudah diterima oleh salah satu petugas di sana," ucap dia.

Febri belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan Zola. Informasi jadwal pemeriksaan politikus PAN itu akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Nanti tentu akan diinformasikan yang pasti tidak terlalu lama tentu proses pemeriksaan harus menyesuaikan dengan strategi di penyidik dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses mencari bukti," ucap Febri.

Baca: KPK Ultimatum Gubernur Zumi Zola

Zumi Zola mangkir dari pemeriksaan kedua dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Orang nomor satu di Jambi itu tak memenuhi panggilan penyidik dengan dalih belum menerima surat panggilan pemeriksaan KPK.

Zola bersama Plt Kadis PUPR Jambi Arfan ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi senilai Rp6 miliar. Ia dan Arfan diduga kuat 'memalak' sejumlah pengusaha dengan dalil izin sejumlah proyek di Pemprov Jambi.

Fulus gratifikasi yang diterima dari sejumlah proyek itu disiapkan sebagai 'uang ketok' agar DPRD Jambi memuluskan APBD Jambi Tahun Anggaran 2018.

Zola dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(OJE)