OC Kaligis Hingga Anggoro Widjojo tak Mendapatkan Remisi Natal

Achmad Zulfikar Fazli    •    Minggu, 25 Dec 2016 14:15 WIB
remisi koruptor
OC Kaligis Hingga Anggoro Widjojo tak Mendapatkan Remisi Natal
Terpidana kasus dugaan tindak pidana korupsi suap Majelis Hakim dan Panitera PTUN Medan, Otto Cornelis Kaligis memberikan keterangan kepada wartawan sebelum menuju Lapas Sukamiskin di halaman Kantor KPK, Jakarta, Kamis (25/8/2016). Foto: Antara/Sigid Kurn

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah narapidana kasus korupsi tak mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan pada Hari Raya Natal tahun ini. Mereka yakni Otto Cornelis Kaligis, Robert Tantular, serta Anggoro Widjojo.

Kasubag Humas Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Ditjen Lapas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Akbar Hadi mengatakan, ketiganya tak mendapatkan remisi karena belum memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.

"Mereka belum mendapatkan JC sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PP 99 tahun 2012," kata Akbar saat dihubungi, Minggu (25/12/2016).

Napi yang mendapatkan remisi khusus adalah yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Mereka di antaranya yang berstatus sebagai narapidana minimal enam bulan pidana penjara, tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana, serta aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan di lapas atau rutan.

Kaligis merupakan terpidana kasus suap yang melibatkan Ketua PTUN Medan Sumatera Utara bersama dua hakim lainnya.

Kaligis dijerat 10 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Jeratan ini diberikan MA atas putusannya yang menolak pengajuan kasasi Kaligis terhadap putusan tujuh penjara yang diberikan Pengadilan Tipikor.

Sementara itu, Robert Tantular adalah terpidana kasus Bank Century. Dalam kasus ini, Bank Century disebut mendapatkan kucuran dana fasilitas pendanaan jangka pendek sebesar Rp698 miliar. Tak hanya itu, usai ditetapkan sebagai bank berdampak sistemik, Century kembali mendapatkan dana hingga Rp6,7 triliun.

Sedangkan, Anggoro merupakan terpidana kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan. Dia dihukum lima tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Pasalnya, Direktur PT Masaro Radiokom itu dinilai terbukti menyuap Menteri Kehutanan pada saat itu, MS Kaban serta Anggota DPR Komisi IV periode 2004-2009 dan beberapa pejabat Kementerian Kehutanan tekait lolosnya pagu anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) di Kementerian Keuangan.

Anggoro juga terbukti memberikan sejumlah uang melalui anaknya David Angkawijaya untuk Ketua Komisi IV saat itu, Yusuf Erwin Faisal.

Selain tiga nama itu, Kemenkumham juga tak memberikan remisi khusus kepada terpidana seumur hidup, salah satunya terpidana kasus korupsi Adrian Waworuntu. Dalam kasusnya, Andrian bekerja sama dengan sejumlah orang membobol BNI 46 cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp1,2 triliun pada awal 2003 dengan bendera PT Sarana Bintan Jaya.

Operadinya, Adrian bersama PT Gramarindo Group sebagai pemegang 41 slip L/C dari luar negeri meminta BNI Cabang Kebayoran Baru untuk negosiasi atas 41 slip L/C tersebut. Setelah 6 slip L/C cair, tidak dibayar oleh penerbit L/C sebesar USD5.416.500 dan dikhawatirkan 35 slip L/C ekspor tidak terbayar juga. Dalam pencairan L/C tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di BNI.

"Remisi khusus ini juga tidak diberikan bagi Narapidana dengan pidana seumur hidup seperti Andrian Waworuntu," kata dia.

Sekedar informasi, Kemenkumham memberikan remisi khusus kepada 6.707 narapidana beragama Kristen dalam rangka merayakan Hari Raya Natal. Dari jumlah tersebut, 6.628 orang mendapat remisi khusus sebagian atau RK I, sedangkan yang mendapat remisi khusus langsung bebas atau RK II sebanyak 79 orang.


(MBM)