Terpidana Korupsi Tuntut Hak Sama atas Remisi

Media Indonesia    •    Selasa, 12 Sep 2017 10:38 WIB
remisi koruptor
Terpidana Korupsi Tuntut Hak Sama atas Remisi
Ilustrasi--MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Para terpidana korupsi yang terdiri atas OC Kaligis, Suryadharma Ali, Irman Gusman, Barnabas Suebu, dan Waryono Karno hadir di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka hadir untuk menggugat Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Terpidana kasus korupsi ini menginginkan hak yang sama atas remisi atau pengurangan masa tahanan seperti yang bisa dinikmati tahanan lain. Gugatan diajukan atas Pasal 14 ayat 1 huruf i yang menyatakan remisi adalah hak tiap narapidana.

Menurut Sarah Chairunnisa, kuasa hukum kelima warga binaan LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, itu gugatan untuk menguji tafsir konstitusional pemberian hak remisi sebagai hak dasar narapidana.

Baca: Remisi Koruptor Harus Ketat

Pemohon merasa dirugikan karena ada hak narapidana yang tercantum dalam undang-undang tersebut justru dibatasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012. PP tersebut berisi
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni Pasal 34A ayat 1.

"Bagaimana mungkin hak yang sudah dijamin undang-undang malah dibatasi PP yang menjadi turunan UU. Dengan demikian, karena PP ini melawan konstitusi, maka pasal ini harus digugat," kata Sarah seusai sidang MK, Senin 11 September 2017.



PP tersebut mengatur syarat-syarat terpidana korupsi agar bisa mendapat remisi. Di antaranya terpidana korupsi hanya bisa menerima remisi jika membantu pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan dirinya dengan menjadi justice collaborator (JC).

Baca: Terpidana Kasus Korupsi Dapat Remisi

Untuk mendapat predikat JC, seseorang harus mengajukan diri ke KPK dan mendapat surat penetapan. Kedua, narapidana perkara korupsi hanya bisa mendapat remisi jika telah membayar denda atau uang pengganti yang diputuskan dalam pengadilan.

Syarat pertama, menurut Sarah, cukup sulit. Karena KPK akan pilih-pilih dalam menetapkan seseorang menjadi JC sesuai kebutuhan penyelidikan dan penyidikan.

Karena itu, pihaknya memohon MK memberi tafsir konstitusional. Sehingga ketentuan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf i bisa ditafsirkan sepanjang pemberian remisi juga berlaku untuk narapidana korupsi.


(YDH)