Mendagri: Tiap Hari OTT Enggak Masalah

Intan fauzi    •    Minggu, 17 Sep 2017 12:27 WIB
ott kpk
Mendagri: Tiap Hari OTT Enggak Masalah
Mendagri Tjahjo Kumolo - MTVN/Intan Fauzi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berturut-turut menyasar kepala daerah. Tjahjo menyebut OTT tak masalah bila cukup bukti. 

"Kalau pun ada kejaksaan, kepolisian, apalagi KPK pasti punya cukup alat bukti untuk mempercepat keinginan Presiden Jokowi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mau tiap hari ada operasi sepanjang cukup alat bukti ya enggak masalah," ujar Tjahjo di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu 17 September 2017.

Meski banyak kepala daerah yang terkena OTT, Tjahjo mengatakan, pengawasan terhadap kepala daerah sejauh ini sudah cukup baik. Pengawasan tak hanya dilakukan oleh Kemendagri saja.

"Pengawasan terpadu mulai dari Dirjen sampai inspektorat daerah. BPKP juga mengawasi, BPK ada auditnya, di daerah ada kejaksaan, kepolisian dan mata-mata KPK, masyarakat semua. Kembali ke tadi, jangan terjebak oleh siapapun. Sistemnya sudah baik," pungkas Tjahjo.

(Baca juga: KPK Tangkap Lima Orang Terkait Suap di Batu Malang)

Diketahui, dalam seminggu KPK melakukan OTT hingga tiga kali, dua di antaranya menyasar kepala daerah. Pada Sabtu, 16 September 2017, KPK menangkap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Dalam OTT KPK menyita uang ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan kasus suap proyek di Pemerintah Kota Batu, Malang.

(Baca juga: Ada Janji Fee Rp4,4 Miliar untuk Bupati Batubara)

Sebelumnya, pada Rabu 13 September 2017 KPK menangkap tangan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain. Dia ditangkap atas dugaan menerima suap terkait pekerjaan pembanguan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017.

Sementara pada Kamis, 14 September, KPK menangkap Ketua DPRD Basjarmasin, Iwan Rusmali dan sejumlah pejabat. Penangkapan berkaitan persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih sebesar Rp50,5 miliar.

(Baca juga: KPK Tetapkan Ketua DPRD Banjarmasin Tersangka Suap)



 


(REN)