Gugatan Syarat Capres-Cawapres Dianggap Memaksa

Siti Yona Hukmana    •    Sabtu, 28 Apr 2018 07:02 WIB
pemilu
Gugatan Syarat Capres-Cawapres Dianggap Memaksa
Ilustrasi. (Foto: MI/Galih Pradipta).

Jakarta: Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai gugatan syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh sejumlah pihak, memaksa.

"Gugatan ini bisa ditafsirkan publik sebagai tindakan politik yang agak memaksa karena memang sudah ditulis jelas di dalam konstitusi dan dijabarkan jelas pula di UU Pemilihan Presiden (Pilpres)," kata Ari kepada Medcom.id, Jumat, 27 April 2018.

Terlepas dari itu, ia menilai gugatan peninjauan kembali (PK) yang didaftarkan Muhammad Hafidz dari Dewan Pimpinan Federasi Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi merupakan bagian dari hak konstitisional warga negara untuk menggugat suatu produk hukum. Ia pun memahami Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memiliki kecocokan.

"Pertama, dalam pertimbangan kecocokan keduanya dan performa hasil kerja pemerintahan. Pasangan Jokowi-JK saya nilai pantas dilanjutkan sebagai duet capres-cawapres 2019 untuk periode kedua," ungkapnya.

Meskipun, kata Ari, dalam pertimbangan konstitusi dan hukum ada syarat batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, tafsir hukum atas konstitusi yang digugat oleh sebagian pihak dengan pertimbangan JK menjadi wapres tidak secara berturut-turut.

"Syarat batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya dua kali masa jabatan. Dalam konteks ini, posisi Pak JK memang sudah dua kali menjabat wakil presiden, bersama SBY dan Jokowi. Namun, yang digugat itu karena JK menjadi wapres tidak secara berturut-turut," ujarnya.

Diketahui, sejumlah pihak mengajukan PK terhadap UU Pemilu. Harapannya, Jusuf Kalla bisa kembali maju sebagai cawapres.

PK atau judicial review pada UU Pemilu itu mengarah ke beberapa pasal yakni Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i. Para penggugat menganggap kedua pasal itu memiliki ketidakpastian hukum. Mereka minta supaya MK mengganti frasa atau membatalkan pasal-pasal tersebut.

Pasal 169 huruf n UU Pemilu berbunyi, "Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

Sementara Pasal 227 huruf i UU Pemilu berbunyi, "Pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."


(HUS)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA