Gubernur BI tak Penuhi Panggilan KPK

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 18 Oct 2016 19:28 WIB
korupsi e-ktp
Gubernur BI tak Penuhi Panggilan KPK
Gubernur BI Agus Martowardojo (MI/M Irfan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia sejatinya akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan paket penerapan e-KTP tahun anggaran 2012.

"Terkait pemanggilan Agus, penyidik belum memperoleh konfirmasi terkait ketidakhadirannya sampai saat ini," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016).

Agus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan menteri keuangan. Agus menjadi menteri keuangan pada masa jabatan 20 Mei 2010 sampai 18 April 2013, saat proyek e-KTP berlangsung.

Sebagai menteri keuangan, Agus diduga kuat tahu banyak soal proses penganggaran proyek e-KTP. Penyidik pun membutuhkan keterangannya buat membongkar ledih dalam kasus ini.

"Ya itu kan uang negara yang dipakai maka perlu Menkeu saat itu perlu ditanyai pandangannya," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

KPK membuka kasus e-KTP kepada publik pada 22 April 2014 silam. Terhitung sejak saat itu, KPK sudah dua tahun lebih menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan ini.

Kala itu, KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka. Dia berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek senilai Rp6 triliun.

Dalam catatan KPK, proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan pada kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Proyek, sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), merugikan negara sebanyak Rp2 triliun.

Dalam perkembangnya, mantan Dirjen Dikcapil Irman juga ditetapkan jadi tersangka. Irman dan Sugiharto dikenakan Pasal 2 ayat 2 subsider ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan 64 ayat 1KUHP.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin sempat menyebut, Ketua Umum Golkar Setya Novanto terlibat dalam kasus ini. Novanto bersama dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, disebut mengatur jalannya proyek e-KTP.

Novanto, kata Nazar, kecipratan fee 10 persen dari Paulus Tannos selaku pemilik PT Sandipala Arthaputra yang masuk anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia. Konsorsium ini memenangi tender proyek e-KTP.

Setya belum pernah dimintai keterangan terkait kasus ini hingga sekarang. Dalam berbagai kesempatan Novanto membantah tudingan Nazaruddin.

Terakhir, Nazaruddin menyebut mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Menurut dia, Gamawan turut menerima gratifikasi. Namun, Gamawan membantahnya.


(LDS)