KPK Temukan Masalah Penyediaan Obat di e-Katalog

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 19 Oct 2016 15:50 WIB
bpjs kesehatan
KPK Temukan Masalah Penyediaan Obat di e-Katalog
Komisioner KPK Alexander Marwata dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek -- MTVN/Achmad Zulfikar Fazli

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan masalah penyediaan obat pada sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pangkal soalnya diduga karena perencanaan yang kurang baik.

"Ada persoalan dan permasalahan yang harus diselesaikan, saperti ketersediaan obat," kata Komisioner KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).

Marwata menjelaskan, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan jaminan kesehatan kepada 160 juta masyarakat Indonesia. Salah satu komponen yang dijamin, yakni biaya pengobatan dan ketersediaan obat.

Obat yang dijamin BPJS selama ini, lanjut Marwata, penyediaannya harus melalui e-katalog. Pada praktiknya, obat-obatan yang ada di e-katalog sering kosong.

"Sehingga, rumah sakit dan puskesmas sulit memberikan obat gratis pada peserta BPJS," ucap Marwata.

Menurut Marwata, KPK menduga banyak obat yang tidak disampaikan pada rencana kebutuhan obat (RKO). "Misalnya, pada saat lelang kebutuhan obat di e-katalog mencapai Rp5 juta. Tapi, pada kenyataannya yang disediakan hanya Rp1 juta. Artinya, ada defisit obat Rp4 juta," ucap dia.

Marwata menilai, masalah ini dapat merugikan peserta BPJS karena harus membeli obat di luar yang harganya jauh lebih mahal. Sementara itu, di sisi lain, BPJS tidak mengganti biaya obat yang dibeli dari luar e-katalog.

"Ketika diklaim, jadi sering tertunda pembayarannya karena BPJS bayar sesuai harga di e-katalog," kata Marwata.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menilai kajian yang dilakukan KPK terhadap e-katalog sangat penting. Kajian KPK diharapkan dapat menyelesaikan kendala yang selama ini ada pada e-katalog.

"Ada obat dipesan Rp5 juta, tapi tersedia cuma Rp1 juta. Nah, sekarang siapa yang salah? Yang buat RKO dalam hal ini RS atau yang menyediakan? Bisa-bisa distributor enggak mau buat banyak (lagi)," kata dia.

Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini berpendapat, akan sulit memperbaiki penyediaan obat di e-katalog bila RKO tidak dibuat dengan benar. "Karena kendala ini, mudah-mudahan bisa transparan dan bisa diselesaikan secara sama-sama," pungkasnya.


(NIN)

Janji Djarot Buat Warga Kalimati Jakarta Barat

Janji Djarot Buat Warga Kalimati Jakarta Barat

12 hours Ago

Djarotberjanji akan memperbesar puskesmas dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga.

BERITA LAINNYA