Kepala BPRD dan KJPP Mangkir Panggilan Penyidik

Dhaifurrakhman Abas    •    Kamis, 09 Nov 2017 20:00 WIB
reklamasi teluk jakarta
Kepala BPRD dan KJPP Mangkir Panggilan Penyidik
Pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Edi Sumantri, dan Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Hariyanto batal memenuhi panggilan penyidik hari ini. Keduanya mestinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pelanggaran proyek reklamasi yang tengah digarap Polda Metro Jaya.

"Hari ini surat dari yang bersangkutan masuk ke Polda Metro Jaya, minta schedule ulang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, di Markas Polda Metro Jaya, Kamis 9 November 2017.

Baca: Polisi Temukan Selisih NJOP di Pulau Reklamasi

Argo mengatakan, alasan dua pejabat DKI itu tak bisa memenuhi panggilan polisi lantaran tengah melakukan rapat koordinasi. Penyidik, kata Argo, menerima alasan Edi dan Dwi. "Kita tidak bisa paksakan. Mereka punya alasan yang masuk akal untuk reschedule," ucapnya.

Argo menyatakan, penyidik akan menjadwal ulang pemeriksaan terhadap keduanya. Dwi dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin 13 November 2017. "Sedangkan untuk kepala BPRD (Edi) akan kita minta keterangan tanggal 15 November 2017," ujarnya.

Baca: Polisi Korek BPRD Soal Mekanisme Penentuan NJOP Pulau Reklamasi

Pemerintah sudah mencabut moratorium pembangunan Pulau C, D, dan G Rekamasi Teluk Jakarta, pada 5 Oktober 2017. Meski demikian, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ambil bagian untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam proyek reklamasi tersebut.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan tipe A yang dibuat polisi dengan nomor LP/802/IX/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 11 September 2017. Polisi berinisiatif untuk menengahi asumsi masyarakat terkait pro dan kontra terhadap proyek reklamasi tersebut.




(AGA)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

47 minutes Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA