KPK Mulai Telaah Salinan Putusan Praperadilan Novanto

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 09 Oct 2017 19:02 WIB
korupsi e-ktp
KPK Mulai Telaah Salinan Putusan Praperadilan Novanto
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan - MTVN/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima salinan putusan praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini, putusan tengah ditelaah lima pimpinan KPK.

"Kita baru saja menerima, kami harus membahas dulu, kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

Basaria mengakui, sejauh ini pihaknya belum membuat pembahasan khusus terkait salinan putusan praperadilan Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Pasalnya, salinan itu baru diterima lembaga antikorupsi hari ini.

"Belum dibuat khusus pembahasan apa saja," imbuh dia. 

Menurut dia, meski putusan itu telah dibacakan Hakim Tunggal Praperadilan Cepi Islandar, pihaknya masih harus membaca setiap itemnya. "Walaupun sudah dbacakan kami akan mempelajari satu per satu item," pungkas Basaria.

(Baca juga: KPK Bertekad tak Mau Lagi Dipecundangi oleh Novanto)

KPK sebelumnya menetapkan Novanto sebagai tersangka korupsi KTP elektronik (KTP-el). Novanto bersama dengan tersangka Andi Narogong diduga ikut andil mengatur proyek senilai Rp5,9 triliun dari mulai penganggaran, pengerjaan hingga pengadaan KTP-el.

Novanto dan Andi Narogong juga disebut telah mengeruk keuntungan sebesar Rp574,2 miliar dari proyek tersebut. Namun, status tersangka Novanto itu gugur setelah Hakim Tunggal Praperadilan Cepi Iskandar memenangkan gugatannya.

Dalam amar putusannya, Hakim Cepi menganggap penetapan tersangka KPK terhadap Novanto menyimpang dan tidak sah. Dengan begitu, penetapan tersangka Novanto tidak memiliki kekuatan hukum.

(Baca juga: MA: Perkara Mudah Jerat Kembali Novanto)
 


(REN)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

2 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA