Kubu Novanto Bakal Hadirkan Ahli Hukum dan Keuangan

Faisal Abdalla    •    Rabu, 14 Mar 2018 20:15 WIB
korupsi e-ktp
Kubu Novanto Bakal Hadirkan Ahli Hukum dan Keuangan
Pengacara tersangka dugaan korupsi proyek KTP Elektronik Setya Novanto, Firman Wijaya. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Jakarta: Persidangan kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Setya Novanto akan memasuki agenda mendengarkan saksi dari kubu Novanto. Kuasa hukum Novanto sudah menyiapkan sejumlah saksi yang diklaim bisa mementahkan dakwaan Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Besok kami akan mengajukan ahli tandingan yang bisa memperjelas kedudukan hukum Pak Novanto, baik dari aspek crime maupun aspek criminal act, ataupun criminal responsibility," kata kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Maret 2018. 

Firman mengatakan komposisi saksi ahli dari kubunya meliputi ahli hukum dan ahli keuangan. Ahli keuangan akan diminta kubu Novanto untuk meluruskan unsur kerugian negara dalam pengadaan proyek KTP-el. 

Ia menyebut, ahli keuangan bisa meluruskan perbedaan tafsir, termasuk pandangan-pandangan yang menyangkut keuangan negara. Menurut dia, kerugian keuangan negara ini sebenarnya bisa memperlemah unsur-unsur yang membuktikan kesalahan mantan ketua DPR RI itu.

Baca: BPKP Temukan Kelebihan Pembayaran Proyek KTP-el

Selain ahli hukum dan keuangan, Firman mengatakan bakal menghadirkan sejumlah saksi dari kalangan politisi untuk meringankan Novanto. Namun ia masih enggan memerinci siapa saja politisi yang dihadirkan. 

"Cukup banyak (saksinya). Tapi mudah-mudahan memberikan penjelasan yang signifikan," tukasnya. 

Baca: Made Oka tak Tahu Uang USD1,7 Juta di Rekeningnya Terkait Korupsi KTP-el

Dalam perkara ini, Novanto didakwa mengintervensi pelaksanaan proyek pengadaan KTP-el di Kementerian Dalam Negeri dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Perbuatan yang melibatkan eks ketua DPR itu merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun.

Mantan ketua umum Partai Golkar itu didakwa mendapat jatah USD7,3 juta. Dia juga diduga menerima jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 senilai USD135 ribu dari proyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.




(DMR)