Firman Kantongi Bukti Demokrat Terlibat Korupsi KTP-el

Juven Martua Sitompul    •    Minggu, 11 Feb 2018 04:00 WIB
korupsi e-ktp
Firman Kantongi Bukti Demokrat Terlibat Korupsi KTP-el
Firman Wijaya. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Jakarta: Firman Wijaya, kuasa hukum terdakwa korupsi KTP-el Setya Novanto, mengaku mengantongi bukti keterlibatan Partai Demokrat di kasus megaproyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut. Dia memastikan Partai Demokrat ikut mengintervensi agar proyek itu tetap dilanjutkan.

"Posisi saya sebagai terlapor saya rasa ada waktunya saya jelaskan itu karena menyangkut bukti-bukti di persidangan," kata Firman dalam sebuah diskusi bertajuk 'Catatan Hitam e-KTP' di Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2018.

Meski begitu, Firman masih enggan membeberkan bukti tersebut. Dia beralasan, bukti itu akan diungkapnya kepada penegak hukum.

"Nanti saya akan jelaskan ke penegak hukum, kalau saya jelaskan ke pers nanti disebut fitnah lagi," ujar dia.

Baca: 
KPK Perlu Telisilk Pertemuan Mirwan dan SBY
 

Firman mengatakan, pernyataan Mirwan Amir yang menyebut adanya instruksi dari SBY agar proyek KTP-el berjalan adalah murni fakta persidangan. Menurut dia, hal yang wajar jika seorang kuasa hukum mengonfirmasi Mirwan lebih rinci terkait pernyataan tersebut.

"Pertanyaan itu sangat berkembang bahkan majelis hakim lebih jauh menggali. Tapi sudahlah proses ini kan masih berjalan. Pengadilan kan milik publik jadi berbagai interaksi, konstruksi itu luar biasa. Saling menguji bukti dari sisi jaksa penuntut umum, kuasa hukum dan majelis hakim," ujar dia.

Oleh sebab itu, Firman menilai penyebutan nama seseorang dalam sidang terlebih dalam kasus rasuah merupakan hal yang wajar dan biasa. Dia menyebut, pelaporan dirinya oleh SBY ke Bareskrim jelas akan mengganggu proses peradilan.
 
"Saya jujur saja laporan SBY tanpa mengurangi kehormatan saya pada beliau, itu beri pengaruh pada proses peradilan. Peradilan enggak bisa juga ditutup-tutupin. Kalau ada nama disebut itu bagian dari konsekuensi peradilan. Biarlah peradilan ini natural. Soal seperti akan dibawa kemana ya biarlah peradilan," pungkasnya.



(AZF)