Aiman Dorong Penyelesaian Kasus Lewat Dewan Pers

Deny Irwanto    •    Kamis, 12 Oct 2017 03:14 WIB
pencemaran nama baik
Aiman Dorong Penyelesaian Kasus Lewat Dewan Pers
Presenter Kompas TV Aiman Witjaksono. MTVN/Deny Irwanto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Presenter Kompas TV Aiman Witjaksono merampungkan pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang menyeret koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.

Laporan terhadap Donal sebelumnya dibuat Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman. Dalam pemeriksaan, Aiman menjelaskan proses wawancara terhadap Donal di dalam programnya yang dipermasalahkan Aris.

"Bahwa wawancara itu ada atau tidak dan dilakukan seperti apa? Seperti itu, sebenarnya melihat tayangan yang memang sudah tayang kan bisa dijawab sesungguhnya, tapi penyidik perlu data yang lebih dalam lagi gitu ya," kata Aiman di Polda Metro Jaya, Selasa 11 Oktober 2017.

Meski kasus tersebut sudah berjalan, Aiman tetap berharap kasus tersebut bisa diselesaikan melalui jalur dewan pers. Aiman bersikeras, program yang sudah dijalankannya tersebut merupakan produk jurnalistik yang dikemas sesuai kaidah pers.

"Tetapi sekali lagi saya mendorong penyelesaian ini dilakukan melalui undang-undang pers. Kan siapapun, apakah kita (wartawan) apakah narasumber juga tentu berharap ketika masuk dalam produk pemberitaan pers maka diselesaikan dengan undang-undang pers," jelas Aiman.

Hari ini Aiman dan Pemimpin Redaksi (Pimred) Kompas TV, Rosiana Silalahi, diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Metro terkait laporan Direktur Penyidik KPK Brigjen Aris Budiman terhadap Donal Fariz. Laporan tersebut tertera dalam nomor laporan polisi: LP/4219/IX/2017/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 5 September 2017.

Laporan itu dilayangkan Aris terkait wawancara eksklusif di acara Aiman Kompas TV dengan narasumber koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz.

Dalam wawancara itu, diduga terdapat konten yang melanggar Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan Fitnah.


(DRI)