KPK Panggil Ulang Agus Martowardojo Pekan Depan

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 19 Oct 2016 20:23 WIB
korupsi e-ktp
KPK Panggil Ulang Agus Martowardojo Pekan Depan
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kanan). Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo pekan depan. Agus bakal dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).
 
Agus pernah dipanggil penyidik KPK pada Selasa 18 Oktober 2016. Namun, Gubernur Bank Indonesia itu batal diperiksa lantaran surat panggilannya belum sampai.
 
"Jadi terkait ini akan jadwal ulang minggu depan," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).
 
Yuyuk mengungkapkan, dalam pemeriksaan nanti penyidik akan menggali keterangan seputar penganggaran proyek e-KTP. Saat proyek itu berlangsung Agus menjabat sebagai Menteri Keuangan.
 
"Nanti dimintai keterangan penganggaran proyek e-KTP," ujarnya.
 
Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut ada aliran dana ke Agus. Yuyuk tidak menggubris ucapan Nazaruddin tersebut.


 
Pasalnya, kata dia, KPK bergerak berdasarkan hasil pemeriksaan saksi maupun keterangan tersangka dalam sebuah kasus dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 
"Nazaruddin kan enggak sekali dua kali berceloteh, penyidk tidak mendasarkan pemeriksaan terhadap seseorang karena ocehan. Penyidik mendasarkan pengembangan kasus ini berdasarkan bukti dan keterangan yang bisa dikonfirmasi kebenarannya," kata Yuyuk.
 
KPK baru menetapkan dua tersangka dalam kasus e-KTP. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan pejabat pembuat komitmen dalam proyek pengadaan E-KTP, Sugiharto.
 
Irman dijerat Pasal 2 ayat (2) subsider ayat (3), Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan 64 ayat (1) KUHP.
 
Sugiharto dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


 


(FZN)