SBY Dinilai Patut Disalahkan Terkait Hilangnya Dokumen Kasus Munir

Lukman Diah Sari    •    Senin, 17 Oct 2016 23:47 WIB
kasus munir
SBY Dinilai Patut Disalahkan Terkait Hilangnya Dokumen Kasus Munir
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara tentang Brexit dalam akun Youtube miliknya, Minggu (26/6/2016).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus pembunahan aktivis HAM Munir Said Thalib belum sepenuhnya terungkap. Sebab, hingga kini dokumen tim pencari fakta (TPF) terkait kasus Munir belum diketahui rimbanya.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai belum terbukanya informasi soal kematian Munir lantaran kelalaian dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Terkait dokumen TPF Munir yang hilang dari arsip Sekretariat Negara, pihak yang paling bertanggung jawab adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," ujar Bonar, Senin (17/10/2016).

Bonar mengatakan, TPF kasus Munir dibentuk dan bekerja saat masa kepemimpinan SBY pada 2005. Selama dua periode berkuasa, kata Bonar, SBY memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan akhir TPF yang diserahkan pada 24 Juni 2005.

"Selama 10 tahun memimpin pula, SBY memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan akhir TPF, tetapi tidak melakukan apapun dan bahkan tidak merawat laporan tersebut," jelas dia.


Potret Munir Said Thalib dan slogan 'Jangan Lupa' saat aksi Kamisan di depan Istana Kepresidenan. MI/Galih Pradipta.

Bonar menegaskan, SBY tidak bisa terus diam terkait putusan KIP yang memerintahkan Kementerian Sekretariat Negara untuk membuka kembali dokumen TPF kasus Munir. Menurut dia, SBY memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan keberadaan dokumen yang dianggap hilang itu.

"SBY secara moral tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskan keberadaan dokumen itu kepada publik. Setidaknya, karena selama 10 tahun SBY telah gagal menuntaskan kasus yg disebutnya sendiri sebagai 'the test of our history'," beber dia.

Baca: Komnas HAM: Kasus Munir tak Berhenti di Pollycarpus

Menurut Bonar, SBY wajib memastikan Pemerintah saat ini dapat memiliki akses penuh terhadap hasil laporan TPF kasus Munir. Sehingga, Pemerintah di era Presiden Joko Widodo bisa menindaklanjuti hasil laporan TPF tersebut.

"Sebagaimana mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra sampaikan, bahwa SBY sama sekali tidak memberikan mandat apapun kepada Yusril atas laporan akhir TPF, dengan demikian, hanya pada SBY kita bisa memperoleh penjelasan dimana dokumen tersebut berada," kata Bonar.

 


(AZF)

Anies Baswedan Dukung Anti Kekerasan Perempuan

Anies Baswedan Dukung Anti Kekerasan Perempuan

1 hour Ago

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara deklarasi …

BERITA LAINNYA