Putu Sudiartana Samarkan Uang Suap dengan Beragam Istilah

Meilikhah    •    Senin, 28 Nov 2016 17:27 WIB
ott kpk
Putu Sudiartana Samarkan Uang Suap dengan Beragam Istilah
Terdawa Anggota Komisi III DPR RI yang juga politisi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana menyimak keterangan saksi saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/11/2016). Foto: MI/Bary Fathahilah

Metrotvnews.com, Jakarta: Suhemi, orang kepercayaan politikus Partai Demokrat I Putu Sudiartana, kerap mendengar Putu menyebut uang suap dengan beragam istilah. Penyebutan istilah, kata Suhemi, diduga untuk menyamarkan uang yang sering kali diterima Putu dari tindak pidana korupsi yang tengah direncanakan.

"Pak Putu minta, kalau bicara uang jangan vulgar. Pakai istilah saja," kata Suhemi, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Suhemi menceritakan, pernah suatu hari pada Juni 2016 di sebuah kafe di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Putu bertemu pengusaha Yogan Askan dan Kadis Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Suprapto. Pertemuan membahas permintaan Yogan dan Suprapto agar Putu dapat meloloskan anggaran dana alokasi khusus untuk Provinsi Sumbar. Imbalannya, Putu minta duit Rp1 miliar.

Putu menggunakan istilah 1 meter untuk mengganti kata Rp1 miliar. Pernah juga Putu menanyakan komitmen pengusaha dan pejabat di Dinas Prasarana Jalan Sumbar terkait imbalan yang diminta dengan istilah 'masakan Padang'.

"Masakan Padang itu maksudnya menanyakan bagaimana soal pengurusan anggaran di Padang," kata Suhemi.

Penggunaan istilah oleh Putu juga dibenarkan staf Putu bernama Novianti, dan staf ahli Komisi III DPR yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Saat penyerahan uang, menurut Novi, ia diberi tahu untuk menerima 500 kaleng susu. Kaleng susu yang dimaksud adalah uang sebesar Rp500 juta.

"Saya tahu itu pasti berhubungan dengan uang Rp500 juta. Saya tahu setelah diberi tahu pak Putu," kata Novianti.

Anggota Komisi III DPR RI itu didakwa menerima suap Rp500 juta dari pengusaha dan Kepala Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat. Suap itu terkait pengusahaan dana alokasi khusus kegiatan sarana dan prasarana penunjang Provinsi Sumbar pada APBN-P 2016.


(MBM)