Diperiksa KPK, Hotma Ditanya Masalah Hukum Pengadaan e-KTP di Kemendagri

Renatha Swasty    •    Rabu, 30 Nov 2016 00:03 WIB
korupsi e-ktp
Diperiksa KPK, Hotma Ditanya Masalah Hukum Pengadaan e-KTP di Kemendagri
Hotma Sitompul saat datangi KPK. MI/ Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengacara Hotma Sitompul diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Usai pemeriksaan, Hotma mengaku ditanya soal masalah hukum yang dihadapi Kemendagri dalam pengadaan e-KTP. Kemendagri menyewa kantor pengacara Hotma buat mengurus masalah itu.

"Kan waktu konsorsium menang, ada yang keberatan. Itu aja," beber Hotma di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016).

Ketika ditanya terkait keberatan yang dimaksud, Hotma tutup mulut. Dia tidak mau membeberkan lebih jauh.

"Mana boleh pekerjaan saya dibeberkan. tidak boleh," tolak Hotma.

Dalam pengadaan tender e-KTP dilakukan konsorsium yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaputra yang mengelola dana APBN senilai Rp6 triliun tahun anggaran 2011 dan 2012.

Pembagian tugasnya adalah PT PNRI mencetak blangko e-KTP dan personalisasi, PT Sucofindo (persero) melaksanakan tugas dan bimbingan teknis dan pendampingan teknis, PT LEN Industri mengadakan perangkat keras AFIS, PT Quadra Solution mengadakan perangkat keras dan lunak serta PT Sandipala Arthaputra (SAP) mencetak blangko e-KTP dan personalisasi dari PNRI.

Dalam kasus ini KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Sugiharto dan Dirjen Dukcapil Irman. Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam pengadaan e-KTP dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).



 


(SCI)