Pengendara Taksi Online Nilai Revisi Permenhub Langkah Mundur

Akmal Fauzi    •    Selasa, 21 Mar 2017 16:38 WIB
polemik taksi online
Pengendara Taksi <i>Online</i> Nilai Revisi Permenhub Langkah Mundur
Ilustrasi--:Sejumlah pengemudi transportasi berbasis aplikasi online yang menamakan diri Forum Komunitas Pengemudi Online, menggelar demonstrasi di Parkiran MGK Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/8). --MI/GALIH PRADIPTA

Metrotvnews.com, Jakarta: Langkah Kementerian Perhubungan merevisi peraturan transportasi online mengundang reaksi. Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 itu dinilai sebagai langkah mundur pelayanan transportasi.

Koordinator Forum Komunikasi Pengendara Online (FKPO), Aries Rinaldi, enggan mengikuti peraturan menteri tersebut. Sebab, beberapa poin revisi justru memberatkan sopir taksi online.

Aries sepakat kendaraan transportasi online harus melakukan uji kelayakan kendaraan atau KIR. Namun, kata Aries, kondisi balai uji KIR di Jakarta masih kurang memadai.

Baca: Tarif Taksi Online dan Konvensional akan Diusulkan Daerah

Ia meminta pemerintah memberikan fasilitas uji kir untuk mitra Grab, Uber, dan Go-Jek, termasuk penyediaan antrean khusus. Itu untuk mempercepat proses pengurusan uji KIR, dan penyediaan fasilitas uji kir bersama dengan Agen Pemegang Merek (APM) atau pihak swasta.

"Uji KIR di Jakarta belum terpenuhi dengan baik. Antrean panjang harus berjam-jam. Kebanyakan sopir taksi online bukan profesi utama, harus menunggu berjam-jam," kata Aries saat dihubungi Media Indonesia, Selasa 21 Maret 2017.

Selain buruknya proses KIR, Aries melihat kondisi ini tak selaras dengan cita-cita Presiden Joko Widodo tentang nawacita. Salah satunya menciptakan lapangan kerja.

"Banyak sopir yang mengeluh. Bahkan beberapa di antaranya memutuskan setop untuk jadi sopir taksi online. Kalau begini kami ribet mas, jujur kami kecewa dengan aturan ini," tuturnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) Ponco Seno keberatan ihwal revisi tersebut. Terutama soal rencana penetapan kuota jumlah kendaraan. "Itu jujur kami merasa keberatan," kata Ponco.

Kemenhub dalam aturan revisi itu berencana membatasi jumlah taksi online. Pembatasan ditentukan oleh pemerintah daerah. Ini agar jumlahnya seimbang dengan angkutan umum konvensional.

Menurut Ponco, langkah itu bisa mematikan mata pencaharian sopir taksi online. "Karena ada keluar masuk juga kan anggota baru, kalau diberhentikan karena ada batas kuota kami keberatan," ucapnya

Dia mendukung peraturan yang diterbitkan pemerintah. Namun, peraturan itu harus didasarkan pada kepentingan masyarakat.

"Revisi ini saya rasa harus duduk bareng lagi. Memang harus banyak rembuk. Bentuknya tandatangan kesepakatan bersama, kalau enggak seperti itu masih simpang siur," kata Ponco.


(YDH)