KPK Periksa Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Ditjen Hubla

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 14 Sep 2017 11:31 WIB
ott kpk
KPK Periksa Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Ditjen Hubla
Juru Bicara KPK Febri Diansyah--Antara/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus suap perizinan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Kali ini penyidik memanggil Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnoe Wihandani. Ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT Adhiguna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan (APK).

"Dia dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka APK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Selain Wisnoe, penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Asep Alfian selaku anggota Administrasi PT Adhiguna Keruktama. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk APK.

Baca: Penjelasan KPK soal 'OTT Recehan'

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono di Kementerian Perhubungan, 23 Agustus 2017. Tonny ditangkap karena menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan (APK).

Dari hasil pemeriksaan, suap sebesar Rp 20 miliar itu diberikan Adiputra berkaitan dengan perizinan atas sejumlah proyek di lingkungan Ditjen Hubla. Salah satunya pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Dengan bukti yang cukup KPK akhirnya menetapkan Tonny dan Adiputra sebagai tersangka.

Baca: KPK Geledah Ruang Ditjen Hubla Kemenhub

Tonny selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sementara Adiputra yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(YDH)