Pansus Siapkan Jurus Baru jika Rekomendasi Diabaikan

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 13 Sep 2017 17:03 WIB
angket kpk
Pansus Siapkan Jurus Baru jika Rekomendasi Diabaikan
Anggota Pansus Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya - MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pansus Hak Angket KPK akan merampungkan kerjanya pada 28 September 2017 mendatang. Pansus berharap pemerintah menjalankan rekomendasi yang dihasilkan Pansus dengan sebaik-baiknya.

"Karena Pansus ini konstitusi. Bagaimana kalau konstitusi enggak ditanggapi?," kata Anggota Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13 September 2017.

Eddy mengatakan, berkali-kali pihaknya menegaskan bahwa keberadaan angket ini bukan untuk melemahkan KPK. Tapi, keberadaan Pansus bertujuan mencari kelemahan yang ada di KPK untuk diperbaiki dan tidak diulangi lagi ke depan.

"Tugas Pansus sampai di (penyerahan) rekomendasi. Kemudian diserahkan ke pemerintah. Setelah itu kita awasi lagi. Berjalan enggak?," ucap dia.

Politikus PDIP itu mengungkapkan pihaknya memiliki mekanisme lain jika pemerintah tak kunjung melaksanakan rekomendasi Pansus tersebut. Di antaranya teguran dari Pansus hingga impeachment.

"Kita tegur. Tugas DPR bukan hanya angket. Ada kelanjutannya. Hak menyatakan pendapat, dan lain-lain. (Impeachment) kalau melanggar UUD 1945," tandas dia.


Menjelang Akhir

Eddy membeberkan pihaknya masih terus mengundang sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Termasuk para ahli dan KPK.

Pihaknya akan berusaha mendatangkan KPK ke forum Pansus. Pasalnya kehadiran KPK dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR belum bisa dikatakan cukup.

"Jadi memang sebagian di RDP itu ada sih sebagian kecil (temuan) yang disampaikan. Tapi belum secara menyeluruh hasil temuan itu dibicarakan," ucap dia.

Eddy berharap KPK tidak menggunakan alasan apapun untuk tidak memenuhi undangan Pansus. Sebab, Pansus ingin mengklarifikasi langsung terkait pengumpulan bahan dan keterangan yang selama ini dilakukan. 

"Kewajiban konstitusi (KPK) untuk hadir," ujar dia.

Jika KPK tetap bersikukuh mangkir, lanjut Eddy, Pansus memiliki mekanisme tersendiri untuk mendatangkan KPK ke Pansus. Itu diatur dalam Undang-undang MD3.

Selanjutnya, Pansus akan melakukan analisa dan evaluasi terhadap temuan yang ada. Pansus akan membuat kesimpulan dan meminta tanggapan dari semua fraksi yang ada di DPR.

"Kesimpulan terakhir akan diangkat di sidang paripurna. Agar ditanggapi oleh fraksi lain. Kalau semuanya sudah dianggap selesai, maka kita jadikan itu sebagai rekomendasi terhadap pemerintah," pungkas dia.




(REN)

Pengamat: Kasus Novanto Terburuk Sepanjang Sejarah Pimpinan DPR

Pengamat: Kasus Novanto Terburuk Sepanjang Sejarah Pimpinan DPR

9 minutes Ago

Zuhro menilai kasus yang menjerat Novanto merupakan kasus terberat yang pernah menimpa pemimpin…

BERITA LAINNYA