Pembubaran Ormas Harus dengan Bukti yang Cukup

Deny Irwanto    •    Selasa, 18 Jul 2017 00:35 WIB
perppu pembubaran ormas
Pembubaran Ormas Harus dengan Bukti yang Cukup
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Rosarita Niken Widiastuti (tengah), Asisten Deputi Materi Hukum Kemenko Polhukam Heni Susila Wardoyo (kanan). MI/Panca Syurkani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah meyakinkan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) memiliki maksud baik. Pemerintah tak akan membubarkan ormas tanpa bukti yang cukup.

Asisten Deputi Hukum Kemenko Polhukam Heni Susila mengatakan, jika keberatan dengan keputusan pembubaran, sebuah ormas bisa menempuh jalur hukum.

"Pemerintah tidak akan membubarkan kalau tidak cukup bukti, kan nanti juga ujungnya pasti di pengadilan," kata Heni di Galeri nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juli 2017.

Beberapa pihak khawatir penerbitan perppu ini disalahgunakan oleh pemerintah untuk bersikap otoriter. Pemerintah bahkan dinilai membatasi kebebasan berkumpul dan berserikat.

Namun, Heni meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan hal itu. Kata dia, perppu tentang ormas mengatur beberapa hal yang tak boleh dilakukan oleh pemerintah.

"Untuk menentukan apakah sampai melakukan pelanggaran tidak hanya kualitatif. Bukti tersebut harus diidentifikasi dan ditunjukkan ke publik," kata Heni.

Pemerintah tak akan sembarangan menindak ormas yang dinilai bermasalah. Kementerian terkait akan diminta mengumpulkan bukti untuk membubarkan sebuah ormas.

"Jadi nanti kalau melibatkan Kemenag kita akan koordinasi, begitu juga Kemenkumham," pungkas Heni.

 


(DRI)