Lima Tersangka Kasus Suap di Pemkab Banyuasin Diperiksa KPK

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 21 Sep 2016 12:58 WIB
ott kpk
Lima Tersangka Kasus Suap di Pemkab Banyuasin Diperiksa KPK
Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anto Ferdian. Foto: MI/Atet Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan lima tersangka  kasus dugaan suap terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya di Kabupaten Banyuasin.
 
Keempat tersangka itu yakni, Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin Rustami, Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin Umar Usman, Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Banyuasin Sutaryo, serta seorang pengusaha Kirman.
 
KPK menangkap Yan Anton dalam operasi tangkap tangan pada Minggu 4 September. Kasus berawal dari Yan yang membutuhkan uang Rp1 miliar untuk membiayai perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci bersama istrinya.
 
Dia mengetahui akan ada proyek di Dinas Pendidikan, sehingga menghubungi Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin Rustami. Rustami kemudian diminta menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin Umar Usman.

 

Setelah dihubungi Rustami, Umar bersama Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Banyuasin Sutaryo berbicara dengan Kirman, seorang pengusaha. Kirman lalu menyampaikan masalah itu kepada Pemilik CV Putra Pratama Zulfikar Muharrami.
 
Zulfikar menyanggupi permintaan Rp1 miliar yang diminta Yan Anton. Sebagai imbalan, nantinya dia bisa masuk di proyek pengadaan di Dinas Pendidikan.
 
Yan Anton bersama anak buahnya Rustami, Umar Usman, dan Sutaryo, serta Kirman, jadi tersangka penerima suap. Kelimanya dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Zulfikar sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


 


(FZN)

Video /