Di Balik OTT Kasus Suap 'Receh'

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 22 Sep 2016 08:25 WIB
ott kpk
Di Balik OTT Kasus Suap 'Receh'
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK (dari kiri) Saut Situmorang, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan dan Laode Syarif berfoto bersama seusai acara peresmian gedung baru KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (29/12). Foto: MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicibir karena menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kasus suap dengan nominal kecil alias 'receh'. KPK menjelaskan, OTT terhadap suap 'receh' ini sejatinya pintu gerbang terhadap kasus lebih besar.

"OTT yang dikeluhkan. Ini kok kecil-kecil. Tapi saya beri contoh saja, waktu itu Pak Agus Rahadrjo (Ketua KPK) di acara Muhammadiyah diketawain Pak Rizal Ramli (eks Menko Kemaritiman), 'Pak Agus kok OTT Rohadi cuma Rp250 juta'," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam rapat dengar pendapat di Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Rohadi adalah panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang disuap Samsul Hidayatullah, kakak Pedangdut Saipul Jamil. Rizal, kata Syarif, menyebut perkara itu sekelas kasus di tingkat kepolisian sektor. 

Syarif pun menjelaskan, kasus suap bukan soal nominal. Rohadi ini perlu diungkap kasusnya lantaran memiliki kekayaan dan aset yang sangat tidak wajar jika dilihat dari karier dan pekerjaannya.

"Ada (punya) hotelnya, taman rekreasi, rumah sakit. Mobilnya 16. Ini kan panitera, bukan hakim agung, bukan hakim PN," ucap Akademisi Universitas Hasanudin ini.

Syarid ingin mengatakan, dari nominal suap yang tergolong kecil itu menjadi pintu masuk KPK membumihanguskan praktik atau skandal megakorupsi lainnya. KPK ingin mencari pohon dari Rohadi yang dianggap sebagai ranting saja.

"Ada daun, ada ranting, ada pohon. Mudah-mudahan, pohonnya juga bisa ketebang karena susah kalau langsung ke pohonnya. Jadi harus lewat ranting-ranting," kata Syarif.

Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan, terdapat kendala ketika mengusut suatu kasus yang dianggap besar. Hal itu di antaranya saksi kunci yang meninggal dunia atau saksinya tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia.

"Sehingga alat buktinya menjadi kurang kuat. Di KPK mungkin banyak yang kami alami seperti itu. Jadi mohon dimaklumi," ucap dia.

Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pun demikian. Agus menegaskan kendala utamanya adalah hampir semua alat buktinya tidak ada yang asli. Artinya, alat buktinya berupa salinan sehingga sangat rentan diragukan keasliannya.

Tidak hanya itu, pihaknya tidak akan bisa meningkatkan status kasus ke tingkat penyidikan jika perhitungan anggarannya belum rampung. Mau tidak mau, KPK harus menunggu dan menganalisanya untuk peningkatan status kasus.

"Seperti (kasus) e-KTP, kami mendapatkan penghitungan kerugian negara baru satu setengah bulan yang lalu. Insya Allah dengan restu bapak-ibu kami akan naikkan (statusnya). Kami berhubungan dengan banyak pihak. Kadang-kadang kami harus bergantung dengan instansi lain," ucap dia.

Kendala juga ditemukan pada kasus Pelindo II. Agus mengaku penghitungan kerugian negaranya sampai hari ini belum selesai. KPK juga harus bekerja sama dengan Tiongkok mengingat kasus ini berhubungan perusahaan asal 'Negeri Tirai Bambu', Wuxi Huadong Heavy Machinery Co., Ltd. (HDHM).

"Jadi hubungan ini terkadang tidak semudah yang dilihat dari luar. Di dalam itu juga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan dengan baik," papar dia.

Agus juga mengatakan, KPK juga tengah memperbaiki data putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait kasus tertentu. Data itu penting untuk menindaklanjuti ekor kasus yang muncul dari persidangan sebelumnya.

"Oleh karena itu, penambahan penyidik, penuntut, penyelidik itu diperlukan sekali untuk mempercepat utang-utang (kasus) seperti ini," kata Agus.

Menurut Agus, KPK pada 2016 ini ingin menambah sebanyak 150 personel dan 2017 sebanyak 450 hingga 500 orang. Agus meyakini dengan bertambahnya personel dapat mempercepat dua kali lipat penyelesaian kasus.


(OGI)

Video /