KPK Tambah Masa Penahanan Mustafa

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 07 Mar 2018 18:17 WIB
Suap Bupati Mustafa
KPK Tambah Masa Penahanan Mustafa
Tersangka kasus suap Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa - Medcom.id/Juven Martua Sitompul.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa. Tersangka kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018 itu kembali mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama 40 hari ke depan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain Mustafa penyidik juga memperpanjang masa penahanan tiga tersangka lain dalam kasus ini. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, Anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Taufik Rahman.

"Penyidik telah melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018.

Febri menjelaskan, penambahan masa penahanan itu terhitung sejak hari ini. Dengan begitu, Mustafa dan kolega bakal mendekam di sel tahanan hingga 15 April 2018.

"Proses perpanjangan masa penahanan selama 40 hari dilakukan Rabu, hari ini untuk periode 7 Maret 2018 sampai dengam 15 April 2018," pungkas dia. 

(Baca juga: KPK Dalami Proses Suap Hingga Kode Cheese)

KPK lebih dulu menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Ketiga tersangka itu yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung TengahRusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung TengahTaufik Rahman.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka dalam kasus ini. Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: KPK Bidik Kontraktor Penyuap Bupati Mustafa)





(REN)