Ketua Komisi III Soroti OTT yang tak Diketahui Kapolda

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 12 Oct 2017 11:36 WIB
polriott kpk
Ketua Komisi III Soroti OTT yang tak Diketahui Kapolda
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang tidak diketahui Kapolda. Bambang berharap Kapolda di seluruh Indonesia mendapatkan pemberitahuan terkait adanya kegiatan OTT di wilayahnya masing-masing.

"Tidak boleh OTT tidak diketahui Kapolda. Peristiwa di Malang (Jawa Timur), Kapoldanya tidak tahu yang diberitahu hanya Kapolresnya," kata Bambang dalam pembukaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Baca: KPK Tangkap Lima Orang Terkait Suap di Batu Malang

Bambang mendesak Kapolri menindak tegas Kapolda yang tidak mengetahui adanya kegiatan OTT di wilayahnya. Bagi Bambang, seorang Kapolda harus mengetahui kegiatan hukum di wilayahnya.

"Kemudian penggunaan aparat untuk pengamanan OTT tidak boleh berlebihan. Seperti menangkap teroris, yang menggunakan senjata lengkap, uniform lengkap sementara yang di-OTT adalah pejabat negara yang tidak mungkin punya pasukan bersenjata," ucap dia.

Kapolri diminta memberikan sanksi kepada Kapolda yang tak mengetahui OTT di wilayahnya. "Karena Kapolda bertanggungjawab terhadap wilayah hukumnya," imbuh dia.

Sementara itu, Tito mengaku polisi juga bisa tidak tahu ada OTT KPK. Tito berjanji akan membahas lebih lanjut hubungan kerja secara teknis dengan KPK dan Kejaksaan, terkait pemberantasan korupsi pada Senin mendatang. "Seperti apa harusnya koordinasi itu dilakukan di tataran bawah," ucap dia.

Namun terkait penampilan dan penggunaan kekuatan saat OTT ke depan, Kapolri setuju dan akan menginstruksikan prinsip proporsional. Tentu berdasarkan perkiraan keadaan oleh intelijen. "Kami akan sesuaikan dan akan memberikan arahan seperti itu," ucap Tito.


(YDH)