Izin Tambang Nur Alam Rugikan Negara Hingga Rp2,7 Triliun

Damar Iradat    •    Rabu, 14 Feb 2018 18:37 WIB
kasus nur alam
Izin Tambang Nur Alam Rugikan Negara Hingga Rp2,7 Triliun
Ahli bidang kerusakan tanah dan lingkungan dari IPB Basuki Wasis saat bersaksi - Medcom.id/Damar Iradat.

Jakarta: Kasus korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) oleh Gubernur non-aktif Sulawesi Tenggara Nur Alam diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. Kerugian itu didapat setelah menghitung jumlah kerugian dari aktivitas tambang di Pulau Kabaena oleh PT Anugrah Harisma Barakah (AHB).

"Total kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena sebesar Rp2,7 triliun," ujar Ahli bidang kerusakan tanah dan lingkungan dari IPB Basuki Wasis saat menjadi saksi ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018. 

Basuki menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awalnya meminta dirinya meneliti kerusakan lingkungan di area pertambangan nikel PT AHB di Pulau Kabaena. Dia juga diminta menghitung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena.

Ia kemudian membentuk tim peneliti yang terdiri dari enam orang. Penelitian dilakukan sejak Mei 2016. Dari hasil penelitian, terdapat tiga jenis perhitungan. 

Yakni kerugian akibat kerusakan ekologis dengan total kerugian mencapai Rp1,45 triliun. Total kerugian tersebut didapat setelah tim peneliti menghitung sembilan elemen biaya yang harus dibayar.

(Baca juga: IUP yang Dikeluarkan Nur Alam Rusak Pulau Kabaena)

Kemudian total kerugian ekonomi lingkungan mencapai Rp1,246 triliun. Serta kerugian akibat biaya pemulihan mencapai Rp31 miliar. 

Nur Alam didakwa merugikan negara setelah mengeluarkan IUP eksplorasi untuk kegiatan pertambangan PT AHB di Pulau Kebaena. Dari hitungan ahli, kerugian negara sebesar Rp 4,325 triliun. 

Pria berusia 50 tahun itu juga didakwa menerima gratifikasi sebesar USD4,49 juta atau Rp40,26 miliar.

Ia didakwa Pasal 2 ayat 1 jo dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 


(REN)