Andi Narogong Menyalahgunakan Kewenangan Novanto

Damar Iradat    •    Jumat, 08 Dec 2017 00:32 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Andi Narogong Menyalahgunakan Kewenangan Novanto
Andi Narogong/MI/Susanto

Jakarta: Terdakwa korupsi KTP elektronik (KTP-el) Andi Narogong alias Andi Narogong dianggap telah menyalahgunakan wewenang sejumlah pejabat Indonesia. Salah satu pejabat yang wewenangnya disalahgunakan oleh Andi Narogong yakni Setya Novanto.

Dalam surat tuntutan yang dibacakan jaksa, Andi Narogong disebut sebagai perpanjangan Novanto. Saat proyek KTP-el ini bergulir, Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR.

"Terdakwa menggunakan pengaruh dan wewenang untuk mengarahkan proses pengadaan dan anggaran," kata jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.

Selain itu, Andi juga disebut menyalahgunakan wewenang dan kedudukan mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri Irman, Pejabat Pembuat Komitmen proyek KTP-el Sugiharto, dan Sekretaris Jenderal Kemdagri Diah Anggraeni.

Menurut Jaksa, Andi menyalahgunakan wewenang dengan cara mengintervensi pembentukan tiga konsorsium peserta lelang proyek KTP-el, yakni Murakabi, Astra Graphia, dan PNRI. Ia kemudian memenangkan salah satu konsorsium PNRI setelah berkoordinasi dengan Novanto dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Baca: Andi Narogong Dituntut 8 Tahun Penjara

Andi sebelumnya dituntut delapan tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara. Andi dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dalam proyek kartu identitas berbasis nomor induk kependudukan.

Selain itu, Andi juga dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar USD2,150 juta dan Rp1,186 miliar. Dari jumlah tersebut, kata jaksa, Andi telah mengembalikan uang sebesar USD350 ribu ke KPK.

Uang pengganti itu harus dibayar satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap. "Pengembalian uang tersebut harus dihitung untuk mengurangi kewajiban pembayaran uanh pengganti," kata jaksa.

Jaksa menilai Andi terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(MBM)

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

15 minutes Ago

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S…

BERITA LAINNYA